Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Presiden, dilanjutkan dengan pengumuman kemenangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara otomatis Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024--2029.
Kemenangan Prabowo Gibran diakui secara resmi, entah secara politik maupun hukum, meski tim hukum dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih menunggu keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pelanggaran hukum KPU dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
Terdapat satu pernyataan mengejutkan dari Prabowo setelah diresmikan oleh KPU, beliau merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa dan melupakan perbedaan. Satu pernyataan ini kerap diartikan dua makna sekaligus.
Pertama, meminta kepada pihak yang kalah untuk tidak mengganggu jalan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Kedua, meminta semua kekuatan partai untuk masuk guna membesarkan barisan koalisi pemerintahan.
Berbagai tuduhan publik ini muncul dikarenakan beberapa partai mulai menjalankan langkah politik secara konstan, mereka sungguhan tengah menimbang untung-rugi bergabung bersama koalisi pemerintahan.
Sekalipun, perpolitikan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi secara tetap, tetapi setiap negara tetap membutuhkan peran oposisi guna menguji kebijakan atau menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Tujuan utama dari ini adalah untuk menghindari kelola negara secara "sembrono" dan "ugal-ugalan".
Wacana tentang keberadaan oposisi dalam perpolitikan domestik menjadi topik sangat menarik, semenjak dari lima tahun lalu tidak banyak oposisi tersisa.Â
Terlepas dari semua aspek, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran terlihat sudah memberikan luka serius serta problematika sosial, politik, hukum yang perlu diperhatikan bukan cuma untuk pihak dikalahkan, tetapi juga kalangan pengamat keberlanjutan politik, demokrasi, serta hukum tata negara seperti Rocky Gerung.
Terlebih dari sudut pandang politik, pilpres beberapa saat lalu sangat riskan untuk dijadikan hafalan, yang kemudian akan diulangi untuk pemilu berikutnya. Tuduhan pemilu penuh kecurangan ini lalu dilindungi oleh keputusan MK, badan hukum tertinggi untuk melegalisasi hasil pemilu tersebut.Â
Oposisi merupakan keharusan diadakan, kekuatan politik penguji kebijakan, pekerjaan mereka tidak kalah mulia, ujar Rocky Gerung melalui Youtube resmi-nya.
