Sebelum harga BBM naik dan sesudah setahun terakhir ini di jalanan saya sering menemui mobil-mobil berplat merah di tempeli stiker “Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi.”
Menarik, karena sejak teriakan bahwa BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, karena dianggap lebih dinikmati orang-orang kaya, kemudian kantor-kantor pemerintah meresponnya dengan menyatakan diri bahwa mereka tidak menggunakan subsidi negara tersebut! Begitukah?
Sebenarnya mereka telah berniat menipu rakyat. Karena sejatinya semua mobil operasional misal saja kantor-kantor pemerintah kabupaten sumenep, kecamatan sampai kelurahan, bahan bakarnya, perawatan dan sampai sopirnya dibiayai oleh negara!
Jadi, walau stiker besar-besar ‘tidak memakai bbm bersubsidi’ telah ditempel di mobil-mobil berplat merah, sebenarnya mereka tetap dan akan terus memakai BBM bersusidi.
Secara Pribadi saya melihat Kenjanggalan Semisal Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Mobil Dinas yang berplat Merah yang biasanya hilir Mudik Dari Kecamatan Pragaan hingga Kota Sumenep, Ketika Mau Mengisi Bensin harus mengganti Plat Mobil berwana Merah (Misal M11XX) Menjadi Plat berwarna Mobil Hitam Di Pom Bensin Pakamban Dan Pom Bensin Kec. Larangan. Nach bisa jadi cara ini ditiru oleh Instansi instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep dengan cara yang sama (Semoga Menjadi Intropeksi Pemerintah Kabupaten Sumenep saat hiruk pikuk Ulang tahunnya yang Ke 744). Padahal kenaikan harga BBM dengan Dalih dinaikan karena tidak tepat Sasaran dinikmati oleh orang kaya, Begitukah?
Para pejabat dan yang berkantong serupa dengan mereka memiliki mobil plat merah, sebenarnya tidak akan pernah terpengaruh dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Tapi, kalau kita bicara rakyat, pasti mereka akan merogoh kantong lebih dalam lagi sebab uang Transport dianggarkan. Mereka akan lebih tak berdaya memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka. Karena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut nemang selalu menjadi panglima meroketnya semua harga. Sembako, bahan bangunan, tiket kendaraan umum sampai SPP sekolah dan kuliah.
Sementara kompensasi yang pemerintah berikan hanyalah Balsem selama beberapa bulan saja. Terlalu!
Kalau pemerintah dan semua penyelenggara negara ini di berbagai baik pemerintah kabupaten sumenep memang serius bekerja untuk rakyat, kalau memang mereka prihatin dengan membengkaknya anggaran negara, kenapa Pemerintah yang ada di atas subsidi BBM yang dikambing hitamkan, kenapa kebutuhan pokok rakyat yang digadaikan?
Kenapa bukan gaji pegawai Pemerintah sumenep saja yang dikurangi (yang mana hari ini PNS di wajibkan memakai baju adat Kraton 30-31 Oktober benar benar menghamburkan uang saja), kenapa bukan berbagai tunjangan baik transportasi mereka saja yang ditiadakan?
Sebab, belanja negara yang digunakan untuk menggaji pejabat dan pegawainya, itulah yang paling besar. Bukan subsidi BBM (surat edaran menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) No 1 Tahun 2012 sudah diterima oleh pemkab dan sesuai dengan permen tersebut per tanggal 1 Februari)