Kompas 11/6/09, kolom opini.. ada judul mengenai "politik pelayanan publik".. ditulis Robert Endi Jaweng. intinya ada suatu preferensi ideologis yang dianut setiap rezim yang berkuasa dalam hal menyediakan model pelayanan publik terkait dengan seharusnya peran negara dan posisi warga negaranya. bagai yang menganut model affirmative state / welfare state, pelayanan publik merupakan hak dasar warga dan sudah menjadi tanggungjawab suatu negara untuk menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya.
Sedangkan yang bermazab minimal state atau yang lebih kerennya neolib state/neoinstitusionalis state, pilihan moral menjalankan pelayanan publik ibarat penjaga malam, memastikan bahwa masyarakat teratur dan taat hukum. soal pemenuhan pelayanan publik, biarlah masayarakat memenuhinya sendiri.. ibarat pasar.. pasti adalah mekanisme minta dan tawar.. pasti ada juga tangan setan (invisible hand) yang menyediakan dan pastinya membawa ke titik imbang... nah, ini yang mungkin malu dijawab oleh miranda, dan mbak Sri di rapat dengar DPR beberapa waktu lalu (mau ikut-ikutan nyebut mbak sri kayak bang aco')
Nah, bila di analisis dibidang sektor publik, pemenuhan pelayanan publik di Indonesia yang berkait dengan konsep desentralisasi yang begitu dibanggakan.. alih-alih untuk memangkas biaya dan menumbuhkan konsep efisien... tidak semua pemda ‘manut' dalam menjalankan kebijakan pelayanan publik. maksudnya, Indonesia benar mengambil jalan tengah, seperti demokrasi pancasila yang dianutnya.. bukan terpimpim dan bukan liberal, tidak semua pemda seragam dalam menjalankan model pelayanan publik.. banyak diantaranya yang menjalankan konsep welfare state tapi tidak sedikit juga yang menjalankan konsep minimal state. cirinya sangat gampang untuk membedakanya... bila arah kebijakan pemda peka terhadap kebutuhan kredit mikro, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai pasti konsep pertama yang dianut, sebaliknya bila arahnya mulai ke pemfasilitasan investasi, deregulasi,reformasi perizinan.. pasti konsep no dua yang diambil..
Jadi, sangat sangat salah kalau kita mengeneralisasi satu konsep untuk keseluruhan wilayah (satu negara), karena riilnya yang terjadi seperti itu.. Kalau kita ingin lihat preferensi yang lain yang membuktikan konsep ideologis itu.. kita buka lap keu masing-masing pemda.. lihat seberapa besar anggaran mereka berfokus.. lihat seberapa besar belanja mereka terpusat..
Itu kalau hanya dilihat dari modelnya. Kalau dilihat dari designnya, pemenuhan kebijakan publik juga ada yang berorientasi pada teknokrasi dan politik... tentunya pasti sudah banyak yang bisa menebak.. design kebijakan publik yang dianut secara nasional negara yang kita cintai ini...
