Oleh: Tumiur Aritonang. Kalau saat ini kita ditanya terkait persoalan yang sedang menimpa bangsa ini, sesungguhnya krisis apakah yang sedang terjadi?. Nampaknya hampir di semua bidang kita mengalami krisis. Mulai dari krisis penegakan hukum, krisis moral, krisis keamanan, krisis kepribadian, krisis ekonomi dan bahkan belakangan mengalami krisis pangan. Semua krisis itu terjadi pada saat negara diklaim sudah memasuki jaman reformasi yang semua serba dibenahi, namun nyatanya justru berbanding terbalik dengan apa yang menjadi harapan kita bersama.
Dalam persoalan krisis yang paling mutakhir, yaitu krisis pangan karena melambungnya harga sejumlah bahan pokok, sesungguhnya kita menjadi bertanya apakah bangsa kita memang masih kaya akan sumber daya alam?. Terus terang negara kita sebagaimana diberitakan Harian Analisa, 22/03/2013 lalu merupakan salah satu negara yang mendapatkan anugerah berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Anugerah berlimpah tersebut berupa kekayaan alam dan letak geografis yang sangat strategis. Letak geografis yang tepat berada di garis khatulistiwa membuat bumi Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan.
Dengan hanya dua musim, berarti kita dapat beraktivitas secara penuh sepanjang tahun. Kondisi ini lebih ‘dimanjakan’ lagi dengan tanahnya yang subur. Hampir semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik di bumi Indonesia. Maka tidak mengherankan jika sebagian besar rakyatnya yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Belum lagi kekayaan lain berupa bahan tambang yang sangat melimpah membentang hampir di sepanjang wilayah. Ditambah dengan wilayah laut yang sangat luas, bahkan lebih luas dari wilayah daratan, sehingga negara ini memiliki potensi perikanan yang sangat luas. (Tajuk Rencana Harian Analisa, 22/03/13).
Untuk menindaklanjuti persoalan krisis harga pangan, sebenarnya Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk secepatnya mengatasi harga bawang putih dan bawang merah sudah tegas dilakukan. Namun masih juga belum membuahkan hasil yang nyata.
Sejauh ini, Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi bawang di tingkat hilir, baru berhasil menahan 500 kontainer bawang putih di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Entah kenapa, bawang impor agak lamban disalurkan ke pasar.
Hasil investigasi sejumlah departemen, diketahui ratusan kontainer bawang putih yang diimpor dari China tertahan di pelabuhan. Apakah ini akibat permainan importir atau memang ada permasalahan dalam urusan kepabaeanan. Kalau hal tersebut berkaitan dengan administrasi di pelabuhan, tentu harus ada regulasi untuk penyederhanaannya. Kalau tertahannya bawang putih itu dikarenakan ulah pengusaha, tentu harus ada sanksi yang tegas.Ini penting dilakukan sebab ada dugaan praktik karter dalam impor sejumlah komoditas.
Tujuannya untuk mendongkrak harganya. Belum lama ini dugaan serupa terjadi di bisnis impor daging sapi. Kartel adalah gabungan dari para pengusaha yang bertujuan meraih keuntungan besar dengan cara monopoli perdagangan dan mengendalikan produksi dan harga barang. Praktik kartel tentu sangat merugikan masyarakat. Karena mereka mampu mengendalikan harga tanpa ada yang bisa mengerem.
Karenanya di sejumlah negara, kartel dalam perdagangan dilarang keras sebab sangat merugikan konsumen. Indonesia pun telah mengantisipasi kegiatan monopoli tersebut dengan menerbitkan UU nomor 5/1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam salah satu pasalnya menyebutkan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.
Presiden SBY sudah meminta untuk secepatnya melempar bawang impor ke pasaran agar harga kembali normal. Rupanya, ada sejumlah masalah yang membayangi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi kartel dalam perdagangan bawang impor. Hal ini berarti ada permainan dalam implementasi surat rekomendasi impor. Konon, ada importer yang telah mengantongi izin impor sengaja menimbun bawang di pelabuhan. Penimbunan menyebabkan kelangkaan bawang di pasaran, sehingga memicu kenaikan harga.
