Minggu Terakhir Tahun 2024, CFD di Surabaya Diliburkan?

Car Free Day (CFD) di Surabaya setiap hari Minggu selalu menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Pada waktu ini, banyak orang datang untuk berolahraga bersama, mencari makanan, atau membeli barang-barang yang dijual di lokasi CFD. Tak jarang, CFD juga dimanfaatkan sebagai waktu dan tempat untuk melakukan unjuk rasa.

Begitu pula dengan aksi penolakan kenaikan PPN 12% yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu, 29 Desember 2024, bertepatan dengan CFD di Taman Bungkul Surabaya. Rencana aksi ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram @bemsi_jatim pada Sabtu, 28 Desember 2024. Namun, hanya satu jam setelah postingan tersebut diunggah, rencana aksi harus ditunda karena unggahan dari akun Instagram @dlh.surabaya yang menginformasikan bahwa CFD pada hari tersebut dibatalkan atau dinyatakan libur. Pemberitahuan mendadak ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa, apakah pembatalan CFD tersebut terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang telah diumumkan. 

Tidak terpengaruh oleh pembatalan CFD tersebut, para mahasiswa tetap melanjutkan aksi di Taman Bungkul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%. Dihadiri oleh sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan fiskal yang dianggap akan menambah beban hidup masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sudah merasa kesulitan menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair, Aulia Thaariq Akbar, yang menjadi salah satu pemimpin aksi ini, menyampaikan bahwa meskipun aksi dilakukan pada libur Natal dan Tahun Baru, semangat mahasiswa untuk menuntut keadilan tidak surut. Atha, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari perjuangan lebih besar untuk memastikan suara rakyat didengar oleh pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut yang dinilai sangat membebani rakyat kecil.

Aksi mahasiswa ini diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti orasi publik, pembacaan petisi, dan pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk protes atas kebijakan PPN 12%. Mahasiswa juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan berisiko meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga memperburuk daya beli masyarakat. Dalam orasi mereka, mereka juga menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak semata-mata mengejar target pendapatan negara yang mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Aksi mahasiswa di Taman Bungkul mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, beberapa di antaranya turut bergabung dalam aksi atau memberikan dukungan terhadap mahasiswa. Aksi ini juga mengundang perhatian media dan publik, yang semakin memperkuat posisi mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kendati tidak ada kelanjutan langsung dari aksi ini, mahasiswa tetap menunjukkan komitmen mereka untuk terus berjuang dalam menyuarakan aspirasi terkait kebijakan yang menurut mereka merugikan rakyat. Sebagian besar mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya tentang menentang kebijakan PPN 12%, tetapi juga tentang memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.. Meskipun ada berbagai tantangan, mereka tetap berusaha menyuarakan pandangan mereka kepada pemerintah. Gerakan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi publik yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia.