Proses Sertifikasi Halal Lembaga di Indonesia

 Lembaga sertifikasi halal indonesia 

1. Lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal
2. Proses sertifikasi halal oleh BPJPH 
3. Syarat agar lembaga sertifikasi halal luar negri di akui oleh MUI 
4. Lembaga sertifikasi halal luar negri yang di akui oleh MUI

A.Lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal

Kewenangan BPJPH dalam menyelenggaraan jaminan produk halal antara lain:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH 
• Menetapkan norma,standar prosedur dan kriteria
• Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
• Melakukan regustrasi sertifikat halal pada produk luar negri
• Melakukan sosialisasi,edukasi dan publikasi produk halal
• Melakukan akreditasi terhadap LPH 
• Melakukan registrasi auditor halal
• Melakukan pengawasan terhadap JPH
• Melakukan pembinaan auditor halal dan 
• Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negri di bidang penyelenggaraan JPH 

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama dengan :

1. Kementrian atau lembaga terkait 
2. Lembaga pemeriksaan halal
3. Majelis utama indonesia 

Lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan terkait masalah halal yaitu:

• Komisi fatwa majelis ulama indonesia sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang mengeluarkan sertifikat halal
• LPPOM Majelis ulama indonesia sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan
• BPOM sebagai pemberi izin label halal 
• Kementrian agama sebagai pihak yang membuat kebijakan,sosialisasi dan edukasi kemasyarakat,dan 
• Kementrian terkait lainnya

B.Proses sertifikasi halal oleh BPJPH sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPJPH yang dilengkapi dengan dokumen:Data pelaku usaha,nama dan jenis produk,daftar bahan produk yang digunakan,dan proses pengolahan produk.
2. Lembaga pemeriksa halal atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
3. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat bahan yang dilakukan kehalalannya,LPH melakukan pengujian di laboratorium.
4. Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan oleh LPH dilaporkan ke BPJPH 
5. BPJPH kemudian mengampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

C.Syarat-syarat agar lembaga sertifikasi halal luar negri di akui oleh MUI:

1. Lembaga sertifikasi halal luar negri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan,obat dan kosmetik.
2. Organisasi keislaman yang legal tersebut harus memiliki kantor perpanem dan dikelola sebagaimana mestinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas 
3. Organisasi keislaman tersebut harus memiliki dewan atau komisi fatwa yang berfungsi menetapkan fatwa halal serta TIm ilmuan yag memiliki keahlian melakukan audit halal 
4. Lembaga sertifikasi halal harus memiliki standar operating procedures (SOP)
5. Semua berkas administrasi baik formulir-formulir pendaftaran,laporan,data tentang perusahaan dan file-file data lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi keislaman tersebut harus ditata dengan sistem yang baik
6. Lembaga sertifikasi halal tersebut harus memiliki jaringan kerjasama yang luas dan menjadi anggota World halal food council (WHFC)
7. Dapat terjalin kerjasama yang baik MUI untuk melakukan audit maupun pengawasan atas produk-produk halal di indonesia.