Majunya Anies Bawesdan menjadi calon gubernur DKI 2017 tentu membuat orang terkejut, terkejut dalam hal ini adalah mengapa beliau mau maju?, tetapi lebih membuat terkejut adalah kepada pilihan kelompok yang mengusungnya. Anies maju bersama dengan Poros Gerindra dan PKS. Itulah yang menjadi pertanyaan besarnya, “Kok mau ya?”. Bukan tanpa sebab pertanyaan itu muncul, karena memori Pilpres 2014 yang sangat menguras energi masih saja membekas, dimana Anies berada di kubu yang berseberangan dengan pendukungnya saat ini. Dan Jurang perbedaan itu sampai sekarang masih sangat terasa, khususnya bagi mereka yang fanatik. Perlu diketahui Anies dan Sandiaga Uno merupakan jubir untuk masing-masing kelompok yang berseberangan.
Tentang siapa Anies semua juga sudah mengetahui track recordnya. Dimana dahulu beliau dikenal pendidik, pengajar, dan juga pencetus Gerakan fenomenal “Indonesia Mengajar”. Dalam karir politik praktis Anies pernah mencoba ikut Konvesi Partai Demokrat namun gagal, kemudian bergabung dengan tim sukses Jokowi-JK dalam pilpres 2014, lalu dilantik menjadi menteri Pendidikan yang kemudian diganti oleh Presiden Jokowi tanpa sebab yang jelas. Dan sekarang, jadilah seorang Anies menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan partai Gerindra dan PKS sebagai pengusungnya.
***
Menganalogikan figur seorang Anies Baswedan dalam percaturan Politik di Indonesia adalah sangat susah, tapi marilah kita coba telahan satu-satu mana yang kira-kira paling mendekati menurut pembaca budiman, silahkan dikomen.
Sebagai Kuda Troya.
Persaingan Pilkada DKI 2017 pastinya tidak lepas dari pengamatan Presiden Jokowi. Langsung maupun tidak langsung kesuksesan penyelenggaraan dan siapa yang duduk di DKI 1 sangat berpengaruh untuk pencalonan beliau menjadi RI 1 periode kedua pada 2019 nanti. Strategi politik bukanlah strategi linier seperti matematika yang dapat dipahami dengan mudah. Sangat-sangat rumit dan kadang tidak masuk akal. Hanya bisa dinilai pada ujungnya. Seperti kata pepatah “kita lihat siapa tertawa paling akhir” dialah pemenangnya. Kalau dalam politik ujungnya adalah siapa yang duduk menjadi Presiden, orang nomor 1 di Republik. Dia dan kelompoknyalah yang akan tertawa paling akhir.
Salah satu strategi paling ampuh dimana pun dalam medan peperangan adalah keberhasilan memasukkan pasukan kita tanpa diketahui ke dalam “jantung” pasukan lawan. Contoh paling masyur tentang penyusupan pasukan adalah cerita dari Yunani; Kuda Troya. Sekilas diceritakan bahwa benteng kota Troya adalah benteng yang sangat kuat dan mustahil untuk ditembus dengan kekuatan pasukan pada saat itu, sudah berusaha dan berkali-kali pun gagal.
Akhirnya dicarilah jalan lain. Dan jalan ini adalah jalan cerdik kalau tidak mau dibilang licik. Yaitu dengan cara menyusupkan pasukan kedalam kuda besar yang dianggap hadiah. Ketika “hadiah” tersebut sudah masuk dalam kota. Maka dari dalam perut kuda itulah keluar prajurit-prajurit yang pada akhirnya membuat kota yang sebelumnya sangat kokoh dapat dihancurkan dari dalam. Karena mereka semua tidak pernah menyangka hal tersebut terjadi. Lengah dan terlalu silau dengan apa yang ada di depan mata.
Entahlah apakah strategi ini juga dipakai oleh Presiden kita sekarang. Pemberhentian seorang Anies dari Jabatan Menteri Pendidikan sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terjawab. Kalau boleh berandai-andai, dengan dilepaskannya Anies maka, Jokowi seolah melepaskan umpan kepada siapa saja yang tertarik dengan sosok Anies.
Dan ternyata benar bahwa umpan tersebut dimakan mentah-mentah oleh Partai Gerindra dan PKS. Dan hal ini sesuai dengan strategi yang memang dirancang. Dengan masuknya Anies kedalam “perut” Gerindra dan PKS tentunya akan lebih mudah bagi seorang Jokowi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Pun kalo nantinya Anies menjadi Gubernur, Jokowi pasti sudah memegang kartu AS . Jadi mau Ahok maupun Anies yang menang Posisi Jokowi tetap aman. Terus indikasi apa yang membuat analisa ini menjadi mungkin?
Pertama tentunya sampai detik ini alasan pergantian seorang Anies tidak pernah dikemukakan dipublik, okelah itu adalah hak pregratif Presiden tapi setidaknya minimal publik harusnya dapat mencium apa yang salah dengan menterinya. Kalau masalah dana guru sebesar 23 T menjadi pokok masalah itu juga tidak bisa disalahkan semua kepada beliau.
