Seperti telah diprediksi sebelumnya, Naoto Kan, ketua Partai Demokrat Jepang, hari ini terpilih sebagai Perdana Mentri Jepang yang baru menggantikan Hatoyama yang mundur pada 2 Juni lalu karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk memindahkan pangkalan militer Amerika di Okinawa. Kehidupan politik di Jepang sungguh menarik untuk dipelajari. Dalam sejarahnya mereka selalu dapat melakukan pergantian Perdana Mentri dalam waktu yang singkat tanpa gejolak yang berarti. Dalam dunia korporasi saja, penggantian Chief Executive Officer, yang lebih kurang sama dengan PM, bisa menimbulkan gejolak di lingkungan karyawan maupun pemegang saham. Sistem politik yang berbeda dengan Indonesia mungkin salah satu penyebab bedanya kerumitan yang terjadi pada saat pemilihan pucuk pimpinan negara. Tapi mungkin para ahli ilmu politik, ahli hukum dan ahli tata negara dapat mempelajari dengan seksama dan memberikan suatu 'resep' yang menjamin proses penggantian pucuk pimpinan negara dapat berjalan lancar. Kekaguman kita pasti bertambah lagi dengan pidatonya yang menjanjikan akan mengumumkan susunan kabinet yang baru minggu depan. Bayangkan, hanya satu minggu untuk menyusun kabinet. apakah karena Jepang sudah memiliki sistem politik yang mapan? atau karena para politisinya yang membuat keadaan jadi demikian? Jika kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi pada saat terjadi penggantian pimpinan negara atau anggota kabinet, betapa jauhnya Indonesia dari situasi seperti itu. Apa yang terjadi di Jepang seharusnya dapat dijadikan benchmark untuk menciptakan sistem politik yang mapan, jauh dari hingar-bingar sehingga semua sumber daya, tenaga dan pikiran dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salam kompasiana. [caption id="attachment_158494" align="alignnone" width="300" caption="sumber: liputan6.com"][/caption]
