Pengadaan Alkes Miliaran Rupiah Mubazir

DPRD Sigi sesalkan kinerja Dinkes tidak Profesional

Sigi -- Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Ksehatan (Dinkes) Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah tahun 2016 dinilai belum optimal, dari 10 Alkes Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh perwakilan BPK RI Propinsi Sulawesi Tengah atas sistim pengendalian interen ,

Dinkes dibawah kepemimpinan Sofyan Mailili, dalam pengadaan Alkes tahun 2016 melalui belanja modal yang diberikan merealisasikan anggaran Rp.60,6 miliar,  dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp.70,6 miliar dengan aitem peralatan dan mesin kesehatan. Sepuluh Alkes bermasalah tersebut berupa, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada lima Puskesmas dengan nilai total Rp.3,4 miliar belum di fungsikan terkendala instalasi listrik, ElttraPagani-Italia Shortwave Therapy DX 5000 satu unit dengan nilai Rp.154 juta lebih, belum digunakan karena spesifikasi tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang diminta pengguna.

Tosan-Iran Infant Incubator 5 unit senilai Rp.793 juta lebih, telah rusak karena tegangan listrik, Ardo Switzerland Infant Warmer With Servo Control 1 unit Rp.353 juta lebih serta Tosan Iran Infant Warmer 1 unit senilai Rp.195 juta lebih, kedua Alkes tersebut telah rusak. Isihara Test dua unit dengan nilai Rp.5,2 juta lebih dan tidak digunakan karena tidak sesuai standar kedikteran, medgyn Ultrasonoc Pocket Dopler 6 unit senilai Rp.70 juta lebih tidak sesuai spesifikasi, Dental X Steam Sterilizer DX-17N enam unit Rp.260 juta lebih tidak sesuai spesifikasi, Hitachi Ultrasound System Arietta S70 Echocardiography senilai Rp.1,8 miliar lebih,Seca Baby Scale 1 unit Rp.23 juta lebih dan ruang SIRO untuk menunjang operasi bedah Rp.3,1 miliar lebih belum difungsikan.

Terkait persoalan itu, ketua komisi I DPRD Sigi Ilyas Nawawi yang merupakan mitra Dinkes sangat kecewa pada OPD tersebut, disaat Pemda Sigi dibawah kepemimpinan Moh Irwan Lapatta berupaya memberikan perhatian dan pelayanan yang baik pada masyarakat, akan tetapi masih ada OPD yang bekerja tidak profesional terhadap tanggung jawab yang diberikan.

"setiap program diutamakan visibily study karena terkait dengan sasaran serta azas manfaatnya, apalagi Dinkes merupakan sektor utama dalam pelayanan umum seharusnya tidak perlu terjadi, dan sekali lagi saya kecewa apa yang terjadi pada Dinkes dan kita akan hearing atas persoalan ini"tegasnya.

Diketahui dalam dokumen LHP, kondisi tersebut selain pengawasan belum maksimal dari dinas terkait, perwakilan BPK RI Sulteng menilai disebabkan, pihak PPTK tidak membuat perencanaan yang memadai terkait pengadaan Alkes, serta tidak memperhatikan kondisi RSUD pada saat pengadaan barang dan jasa khususnya tegangan listrik. Sementara dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat 1 menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundangan, efesien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Persoalan tersebut, pihak Pemda Sigi mengakui kondisi tersebut, dan akan menindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK RI, dengan melakukan upaya agar Alkes yang telah ada segera dimanfaatkan seperti, meningkatkan daya listrik.***