Actus reus dan mens rea merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Edward Coke, seorang ahli hukum Inggris pada abad ke-17. Kedua konsep ini menjadi pilar utama dalam memahami unsur-unsur tindak pidana. Actus reus mengacu pada perbuatan fisik atau tindakan yang melanggar hukum, sementara mens rea mencerminkan niat atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Kombinasi dari kedua unsur ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang.
Dalam konteks korupsi di Indonesia, konsep actus reus dan mens rea tetap relevan. Kasus korupsi, yang sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, mengharuskan pembuktian bahwa pelaku melakukan tindakan melawan hukum (actus reus) dengan niat atau kesadaran yang melanggar hukum (mens rea). Misalnya, dalam kasus penyuapan atau penggelapan dana publik, pengadilan harus menunjukkan bahwa tindakan pelaku memiliki unsur fisik dan niat jahat yang melanggar undang-undang.
Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menjerat pelaku atas dasar perbuatan mereka, tetapi juga memperhitungkan niat di balik tindakan tersebut. Dalam kasus korupsi di Indonesia, analisis terhadap actus reus dan mens rea membantu memahami sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pelaku, serta memberikan landasan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai.
Apa Hubungan antara actus reus dan mens rea dalam Menentukan Kesalahan Seseorang Pidana?
Actus reus dan mens rea adalah dua unsur utama yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang bersalah atas tindak pidana, termasuk korupsi. Dalam konteks hukum pidana, hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi. Adapun hubungan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Kesatuan Perbuatan dan Niat
- Actus reus mengacu pada tindakan nyata atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus korupsi, misalnya, menerima suap, memalsukan dokumen anggaran, atau menyalahgunakan dana publik adalah bentuk konkret dari actus reus.
- Mens rea mencerminkan kondisi mental atau niat pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Dalam korupsi, hal ini meliputi kesengajaan atau pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
