E-KTP makin populer sayangnya bukan karena kesuksesannya melainkan karena amburadul. Di Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia ternyata bukan menjadi barometer bahkan menjadi contoh kasus yang buruk dan parah.
Sampai saat ini saya belum juga menerima e-KTP, sampai-sampai KTP lama melewati masa berlaku dan ajaibnya harus diperpanjang lagi entah “hanya” untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa hari saja sedangkan “kapan” sebenarnya e-KTP akan diterima barangkali hanya Tuhan yang tahu. Kasus e-KTP belum selesai tanpa kepastian ini juga banyak dialami oleh warga lain terbukti dari banyaknya keluhan di masyarakat juga di sosial media dan berita di dunia maya.
E-KTP yang disalurkan pun menyimpan banyak permasalahan yang ujung-ujungnya menyusahkan rakyat. Contoh paling nyata, status orang sudah menikah menjadi belum menikah. Belum lagi kesalahan nama, kesalahan data-data lain yang sama sekali tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah.
Masih ingat di dalam ingatan saya bagaimana Menteri Dalam Negeri sesumbar bahwa dia akan mundur dari jabatannya jika e-KTP tidak selesai tuntas hingga 31 Desember 2012. Namun nyatanya hingga hari ini tidak juga selesai dan menteri yang sesumbar itu tidak juga mundur. Itu adalah contoh dari betapa buruknya integritas pejabat negara ini. Wajar kalau mereka kehilangan rasa hormat dari rakyat. Semoga rakyat makin cerdas dalam memilih partai mana yang harus dipilih tahun 2014. Jangan lagi memilih partai yang jelas-jelas ngawur dalam menjalankan kepercayaan dari rakyat.
E-KTP menjadi makin tidak jelas dengan manfaat nyatanya meski menghabiskan dana rakyat triliunan rupiah. Bahkan bukan rahasia lagi kalau e-KTP adalah proyek untuk keuntungan segelintir pejabat-pejabat bejat seperti yang dinyanyikan oleh tersangka yang tengah disidik oleh KPK. Jika benar nyanyian sang terdakwa (namun fakta menunjukkan nyanyiannya banyak benarnya) ada ratusan milyar yang nyiprat ke beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Jadi, Pak Menteri Dalam Negeri, kapan Anda akan mundur?