Responsif Walikota Rahmat Effendi Tanggapi Keluhan Warga Kota Bekasi

Menjengut pasien anak penderita tumor di RSUD, Foto: gusdidit

Walikota BekasiRahmat Effendi yang akrab disapa Bang Pepen, sering melakukan blusukan turun ke bawah secara langsung untuk mengurai  berbagai permasalahan warga dan permasalahan perkotaan. Langkah dan gebrakan walikota harus diberikan apresiasi sebagai upaya nyata melihat permasalahan langsung dari bawah (baten-up) tidak hanya menerima laporan saja, asal bapak senang (ABS).          

Walikota Rahmat Effendi rajin turba mulai sepedaan hari Jumat, sidak-sidak mendadak, terjun langsung jika ada beberapa permasalahan kemasyarakatan. Hingga solusi permasalahan mulai terurai, sayangnya jajaran birokrat keteteran dengan berbagai gebrakan dan intruksi yang harus ditindak lanjuti. Memang saat ditemukan permasalahan misalnya penumpukan sampah, saat pasca disidak langsung bisa dibereskan. Namun, sayangnya lagi-lagi kasuistik sampah muncul kembali seperti semula.

sidak-banjie-4-571eaa068d7e610105bf5c63.jpg

sidak-sampah-liar-alunalun-571ea96f35977341052b0971.jpg

Sidak sampah di Alun-alun Kota Bekasi, foto;gusdidit 

Maka diperlukan implementasi secara nyata mensikapi blususkan Walikota, diurai, dicarikan solusi dikerjakan oleh birokrat jika menyangkut permasalahan pemerintahan hingga level bawah. Menggerakkan warga masyarakat jika menyangkut permasalahan kemasyarakatan, hingga terbangun partisipasi aktif (umpan balik) dari bawah untuk peran serta pembangunan. Membangun kebersamaan warga kota agar terus aktif peduli pada lingkungannya dan keberlangsungan pembangunan yang terus pro warga.

Sebagai seorang pemimpin warga berpenduduk 2,6 juta, tentunya banyak mendapat keluhan pengaduan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan permasalahan hajad orang banyak. Mulai dari pengaduan terkait sektor pembangunan infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, saluran/drainase mampet, sampah liar dan lain-lain. Begitu juga pengaduan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan layanan RSUD yang sering menolak pasien miskin.

Sering para pasien miskin yang dipimpong pihak RSUD Kota Bekasi, harus lapor ke wartawan dan menjadi konsumsi berita dan akhirnya Walikota turun tangan untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Bahkan walikota juga ikut menjemput serta memberikan bantuan dari kantong pribadi.

APBD PRO PUBLIK     

Dalam APBD Kota Bekasi Rp. 4,6 triliun sebanyak 60% digunakan untuk belanja publik dan sebanyak 40% untuk pembiayaan aparatur. Komposisi ini mencerminkan APBD Kota Bekasi menjadi tolak ukur mensejahterakan warga masyarakat. APBD yang sudah pro publik dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan.    

Variabel utama dalam menentukan berhasil tidaknya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui APBD yang pro rakyat adalah kepemimpinan. Variabel ini telah dibuktikan secara empiris para peneliti. Mereka menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi serta jumlah penduduk miskin yang rendah pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang cakap secara intelektual serta berkomitmen tinggi.

APBD Pro Rakyat secara esensial merupakan konsep anggaran yang menjadikan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam APBD Pro Rakyat alokasi anggaran sepenuhnya diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat dan pengentasan kemiskinan. Impact dari konsep ini adalah angka penduduk miskin yang semakin kecil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi.