Mohon tunggu...
Gurgur Manurung
Gurgur Manurung Mohon Tunggu... Konsultan - Lahir di Desa Nalela, sekolah di Toba, kuliah di Bumi Lancang Kuning, Bogor dan Jakarta

Petualangan hidup yang penuh kehangatan

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi dan Konektivitas

21 Oktober 2020   08:30 Diperbarui: 21 Oktober 2020   09:08 190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Ph.D  dalam  Kunjungan Kerja (Kunker)  Komisi VI  DPR RI 19 Oktober 2020 di Lombok   yang mengundang   KPPU, BSN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  seperti PT. Antam,  PT. Garuda Indonesia, PT. Sarinah, ITDC, PT. BNI, PT. Aneka Tambang (Antam). 

Secara khusus Gubernur NTB mengatakan agar PT. Antam melakukan penambangan dengan pendekatan manusiawi. Pendekatan manusiawi adalah sebelum eksploitasi masyarakat lokal dilatih untuk menjadi Satpam,  sopir,  pegawai dan berbagai profesi yang dibutuhkan Antam. 

Masyarakat yang anaknya pintar dikuliahkan ke teknik pertambangan, metarlurgi dan lain sebagainya. Optimalkan masyarakat lokal untuk ahli mengelola tambang, katanya.

Dihadapan Komisi VI DPR RI  dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan berbagai BUMN Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan bahwa Covid19 membawa berkah bagi masyarakat NTB karena kami menjadi mandiri.  

Kami memiliki 5000 UMKM yang dibina secara kontinu dan mereka memproduksi kebutuhan menanggulangi Covid19 seperti produk masker, hand sanitizer, dan berbagai produk dihasilkan UMKM untuk kebutuhan rakyat NTB. Kami menghindari produk dari luar untuk kebutuhan kami.

Dalam dialog kunjungan kerja Komisi VI DPR itu tujuannya adalah membangun konektivitas  untuk mendorong UMKM di NTB.  Wakil ketua Komisi VI DPR RI M Haekal mengatakan agar Badan Standarisasi Nasional (BSN) membantu UMKM mendampingi  agar standard  produk mereka sesuai dengan yang diharapkan. UMKM akan mudah memiliki sertifikat jika didampingi seluruh proses pembuatan produk mereka. Dengan demikian produk mereka terjamin. 

Kendala UMKM Memperoleh Sertifikasi

UMKM itu kesulitan mendapat sertifikat  BSN karena mereka tidak paham bagaimana caranya, atau mereka tidak memiliki modal untuk membuat produk sesuai standard BSN. Jika UMKM memiliki kendala modal atau keahlian agar sesuai standard UMKM maka pendamping inilah yang mengungkapkan kenadala-kendala itu. 

Selama ini UMKM itu kesulitan mendaparkat sertifikasi karena langkah-langkahnya pun belum tentu dipahami mereka.  Pada prinsipnya, semua ingin produknya memiliki sertifikat.

Selama ini BSN bersifat menunggu dan kurang sosialisasi ke masyarakat, khususnya UMKM. Alasanya dalah dana operasional BSN menjadi kendala utama.  Kesan selama ini adalah masyarakat kesulitan mendapatkan BSN.  Jadi, sertifikat itu barang mahal.  Padahal, sejatinya BSN bergerak untuk membina/mendampingi  masyarakat  agar makin banyak yang terampil.  

Faktanya, masyarakat yang terampil membuat produk  saja sulit untuk mendapat sertifikasi.   Paradigma BSN yang menunggu dan kesulitan masyarakat mendapatkan sertifikasi harus diubah. Dengan demikian,  proses pendampingan akan menbghasilkan masyarakat, khususnya UMKM produktif. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki rakyat yang produktivitasnya tinggi.

UMKM yang kesulitan dana karena sulitnya memperoleh  kredit dari bank juga harus berubah. Selama ini bank juga menunggu dan menghukum saja.  Bank menunggu kreditur datang dan menghukum jika  terlambat bayar. Padahal, UMKM, petani, nelayan dan berbagai usaha membutuhkan pendampingan dari bank. 

Ketua Komisi VI DPR RI  Faisol Riza  berulangkali mengungkapkan agar bank himbara mendampingi UMKM dalam pengelolaan dana kredit. Dengan pendampingan bank, keterampilan UMKM mengelola keuangan sangat baik.  Jika UMKM mengelola dana pinjaman dengan baik maka secara otomatis bank juga akan beruntung.

Konektivitas Menjadi Kunci Kesuksesan MotoGP

Kegiatan internasional  MotoGP yang diperkirakan dilaksanakan  setahun lagi yang dilaksanakan di Mandalika NTB  yang membutuhkan sekitar 150.000 kamar bagi penonton membutuhkan konektivitas kesiapan hotel, Telkom, listrik, tenda-tenda mewah, penerbangan, transportasi darat, laut  dan berbagai fasilitas.  

UMKM yang 5000 di NTB menjadi tulang punggung terlaksananya kegiatan MotoGP internasional. UMKM dilibatkan untuk kebutuhan  logistik  berupa kaos dan kreasi-kreasi lokal  yang terkait dengan kegiatan MotoGP internasional.

Kegiatan MotoGP internasional  harus dipersiapan dari semua lini seperti kemanan dan kenyamanan seluruh tamua yang datang ke Lombok. Mulai dari transaksi yang aman, penginapan yang yang nyaman, telekomunikasi memiliki jaringan yang baik. PT.Telkom harus sangat serius menangani karena yang datang untuk kegiatan MotoGP berasal dari seluruh dunia dan orang-orang terkenal.

Keunggulan NTB

Melihat dialog dan program pembinaan UMKM dan pembinaan petani, nelayan dengan berbagai produk di NTB muncul pertanyaan, apakah pembinaan UMKM, petani, nelayan di NTB ada korelasinya NTB dipimpin Guberniur yang berlatar belakang akademisi?.  

Gubernur NTB sebelum Zulkieflimansyah adalah Tuan Guru Bajang (TGB)  2 periode  yang lulusan Ph.D dari Universitas Al-Azhar?.  TGP sempat menjadi sorotan public karena pernah menjadi isu  Calon Wakil Presiden (Cawapres) karena dianggap cendekiawan Indonesia yang berpihak kepada keadilan bagi rakyat kecil?.

Zulkieflimansyah adalah seorang akademisi  yang pernah menjadi peneliti senior di Universitas Indonesia (UI).  Zulkieflimansyah  memiliki gelar akademik Ph.D dari United Kingdom.  Zulkieflimansyah adalah seorang aktivis tulen sejak mahasiswa.  Zulkieflymansyah pernah menjadi ketua senat Universitas Indonesia, kemudian 3 periode anggota DPR dari Fraksi PKS di Komisi XI, VII dan VI. 

Melihat perkembangan NTB yang ekonominya  berpihak kepada UMKM, petani dan nelayan perlu kita renungkan agar pemimpin kita kedepan membutuhkan orang-orang yang cerdas seperti TGB dan Zulkieflimasyah.  

Pernyataan Zulkieflimansyah yang menarik adalah agar BUMN jangan fokus kepada keuntungan uang semata. Untuk apa perusahaan untung  sesaat tetapi rakyat sekitar perusahaan akan melakukan perlawanan. Jika rakyat sekitar melawan karena merasa diperlakukan  tidak adil maka tidak alam perusahaan itu akan dihancurkan masyarakat sekitar.

Zulkieflimasyah menegaskan agar semua BUMN bekerja dengan pendekatan manusiawi kepada rakyat sekitar. Pemerintah Daerah (Pemda) NTB bersedia sercara total membantu jika itu untuk  merah putih.  Zulkieflimasyah dalam pandangan-pandangan dan sikapnya selalu berpihak kepada keadilan masyarakat kecil. Semoga pandangan dan sikap Gubernur NTB  ditiru Gubernur lain yang masih bertahan dengan paradigm lama yang selalu berpihak kepada investor. Tidak banyak Gubernur yang membangun konektivitas secara kontinu untuk keadilan ekonomi.  Keadilan ekonomi untuk merah putih, katanya menutup pembicaraan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun