Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi dan Konektivitas

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Ph.D  dalam  Kunjungan Kerja (Kunker)  Komisi VI  DPR RI 19 Oktober 2020 di Lombok   yang mengundang   KPPU, BSN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  seperti PT. Antam,  PT. Garuda Indonesia, PT. Sarinah, ITDC, PT. BNI, PT. Aneka Tambang (Antam). 

Secara khusus Gubernur NTB mengatakan agar PT. Antam melakukan penambangan dengan pendekatan manusiawi. Pendekatan manusiawi adalah sebelum eksploitasi masyarakat lokal dilatih untuk menjadi Satpam,  sopir,  pegawai dan berbagai profesi yang dibutuhkan Antam. 

Masyarakat yang anaknya pintar dikuliahkan ke teknik pertambangan, metarlurgi dan lain sebagainya. Optimalkan masyarakat lokal untuk ahli mengelola tambang, katanya.

Dihadapan Komisi VI DPR RI  dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan berbagai BUMN Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan bahwa Covid19 membawa berkah bagi masyarakat NTB karena kami menjadi mandiri.  

Kami memiliki 5000 UMKM yang dibina secara kontinu dan mereka memproduksi kebutuhan menanggulangi Covid19 seperti produk masker, hand sanitizer, dan berbagai produk dihasilkan UMKM untuk kebutuhan rakyat NTB. Kami menghindari produk dari luar untuk kebutuhan kami.

Dalam dialog kunjungan kerja Komisi VI DPR itu tujuannya adalah membangun konektivitas  untuk mendorong UMKM di NTB.  Wakil ketua Komisi VI DPR RI M Haekal mengatakan agar Badan Standarisasi Nasional (BSN) membantu UMKM mendampingi  agar standard  produk mereka sesuai dengan yang diharapkan. UMKM akan mudah memiliki sertifikat jika didampingi seluruh proses pembuatan produk mereka. Dengan demikian produk mereka terjamin. 

Kendala UMKM Memperoleh Sertifikasi

UMKM itu kesulitan mendapat sertifikat  BSN karena mereka tidak paham bagaimana caranya, atau mereka tidak memiliki modal untuk membuat produk sesuai standard BSN. Jika UMKM memiliki kendala modal atau keahlian agar sesuai standard UMKM maka pendamping inilah yang mengungkapkan kenadala-kendala itu. 

Selama ini UMKM itu kesulitan mendaparkat sertifikasi karena langkah-langkahnya pun belum tentu dipahami mereka.  Pada prinsipnya, semua ingin produknya memiliki sertifikat.

Selama ini BSN bersifat menunggu dan kurang sosialisasi ke masyarakat, khususnya UMKM. Alasanya dalah dana operasional BSN menjadi kendala utama.  Kesan selama ini adalah masyarakat kesulitan mendapatkan BSN.  Jadi, sertifikat itu barang mahal.  Padahal, sejatinya BSN bergerak untuk membina/mendampingi  masyarakat  agar makin banyak yang terampil.