Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  secara konsisten menjadi  sorotan publik.  Dampak pandemi  Covid 19 membuat semua BUMN terpuruk, akibatnya menteri Erick Thohir melakukan restrukturisasi  dengan klasterisasi.Â
Semua BUMN  yang menerima penugasan pemerintah dengan Public Service Obligation (PSO)  bermasalah karena pemerintah terlambat  membayar. Akibat terlambat membayar  PSO  BUMN terlilit bunga bank yang mengakibatkan hutang BUMN berkelanjutan.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid melakukan klarifikasi bahwa secara terminologi pemerintah tidak berhutang kepada BUMN tetapi sebenarnya  pemerintah berhutang kepada rakyat. Hutang pemerintah ke rakyat  sebagai perlindungan sosial melalui PSO.  PSO merupakan cara pemerintah untuk perlindungan sosial. Â
PSO sejatinya dibayar menurut UU harus tahun berjalan. Faktanya, pemerintah  masih belum membayar tahun 2015 hingga tahun 2020  ke PT.Kereta Api Indonesia PT (KAI), PT. Pupuk Indonesia belum dibayar sejak tahun 2017  dan di berbagai BUMN. Dampak dari  keterlamabatan itu BUMN meminjam uang dari bank dengan bunga 7-8%.  BUMN menanggung cos of fund yang  berdampak BUMN kesulitan membayar bunga.
Publik bertanya mengapa BUMN yang mendapat dukungan politik dari DPR, Penanaman Modal  Negara (PMN), bahkan ada istilah baru dana talangan dapat mengalami kerugian? Mengapa swasta dengan modal sendiri mendapat untung?.  Mengapa BUMN yang rugi terus dilanjutkan?.  BUMN acapkalai dituding  sarat b dengan kepentingan politik. Apakah benar demikian?.
BUMN didirikan selain mengharapkan dividen, BUMN diharapkan sebagai  triger pembagunan ekonomi.  Sebagai contoh PT. ASDP menyiapkan kapal penyeberangan danau dan sungai walaupun rugi.  PT. ASDP misalnya menyiapkan kapal  Ihan Batak, kapal Pora-pora di Danau Toba dalam rangka mendongkrak pariwisata.Â
PT. ASPD  bisa merugi tetapi terus berjalan karena ditugaskan oleh pemerintah dengan misi yang lain.  Walaupun, kehadiran PT. ASDP bisa saja memtaikan kapal-kapal rakyat yang sudah dahulu eksis. BUMN di bidang transportasi  dan PT.KAI juga berfungsi sebagai perintis. Perintis artinya melayani kebutuhan public tanpa menghitung untuk rugi.
Apa sesungguhnya masalah BUMN Â sehingga ada yang rugi dan dililit masalah?. Â Apa akar masalah BUMN?. Selama rapat-rapat di Komisi VI DPR RI masalah utama BUMN kita adalah keterlambatan pembayaran pemerintah membayar PSO. Â
PT. Pupuk Indonesia misalnya, Penyaluran dan tagihan pupuk bersubsidi tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp 88,66Triliun telah diaudit oleh BPK, telah dibayar pada tahun berjalan sebesar Rp77,44Triliun dan masih terdapat kurang bayar sebesar Rp11,2 Triliun. Adapun penyaluran dan tagihan pupuk bersubsidi tahun 2020 (s.d. Mei) sebesar Rp12,8Triliun, telah dibayar sebesar Rp6,9 Triliun dan yang masih belum dibayar sebesar Rp5,9Triliun dan pada akhir tahun akan dilakukan audit oleh BPK.
