BBM Satu Harga Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika

Jika memang Merauke menjadi lumbung energi, maka mengapa Papua harus menggunakan BBM dari Jawa?. Projek Mifee yang banyak menimbulkan ketidakadilan bagi warga Papua sebenarnya cermin bahwa pemerintah telah mengabaikan ke Bhinnekaan dengan menolak tatacara kehidupan warga papua, bahkan demi kebutuhan Ekspor, lumbung pangan yang dihasilkan oleh bumi Papua tidak dipergunakan untuk orang Papua, atas dasar wujud kebijakan populis, justru Papua harus diberikan label disubsidi BBM.

Jika memang ada sebuah daerah tidak dapat memproduksi barang dan jasa yang diibutuhkannya, dalam pemikiran Ke Bhinnekaan, maka daerah yang terdekatlah yang seyoginya memberikan pertolongan pertama. Sehingga, Presiden Jokowi tidak perlu repot-repot meminta BBM Jawa untuk menyuplai Papua, cukup andalkan Merauke yang katanya menjadi sumber lumbung energi.

Mifee dibuat bukan untuk hanya memenuhi kebutuhan energi negeri investor, ia harus memberikan kemanfaatan bagi warga Papua, Ke Bhinnekaaan juga mengandung pengakuan hak kepada pemilik sumberdaya, artinya apa yang telah diambil di tanah Papua, rakyatnya harus mendapatkan prioritas utama dalam mengambiil kemanfaatan langsung, bukan kemanfaatan tidak langsung seperti pajak dan lain sebagainya.

Pada akhir tulisan ini, semoga pemerintah dapat jernih berfikir dan tidak sentralistik. Pemerintah ditugaskan melindungi segenap bangsa, bukan mengambil alih kehidupan. Ke Bhinnekaan secara ekonomi harus diakui dan dijalankan dengan keikhlasan. Jika selama ini kita selalu mengumandangkan Bhineeka untuk isu SARA, maka Bhinneka juga dapat dipergunakan untuk isu kedaulatan ekonomi.