Post-Truth merupakan bentuk ekstrem dari relativitas kebenaran yang cenderung merujuk pada kebenaran yang bersifat subjektif. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar apabila setiap individu tersebut percaya bahwa hal tersebut benar, tanpa adanya bukti logis maupun empiris. Komunikasi post-truth merupakan komunikasi publik yang ditandai dengan menyebarkan pernyataan yang seolah-olah benar terjadi, padahal tidak terdapat bukti dari pernyataan tersebut, namun penerima informasi percaya terhadap kebenaran tersebut. Media merupakan hal yang sangat berperan dalam komunikasi post-truth (Koernadi, 2019).
Sebuah fakta mengejutkan menyatakan bahwa Pilpres 2019 menjadi salah satu fenomena dari komunikasi post-truth. Terdapat 2 kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dalam wawancara dengan Informan, Andreas Hugo Paraera yang merupakan salah seorang anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, beliau menjelaskan bahwa pasangan Jolo Widodo-Ma’ruf Amin terkena isu-isu negatif yang menyerang. Isu-isu tersebut menyebar luar di media sosial terutama Twitter. Berita negatif yang menyerang pasangan ini menyebutkan bahwa mereka adalah anti Islam dan ulama, komunis, pro-China, pemimpin lemah, dan pemimpin pembohong. Dari banyaknya isu yang tersebar, isu komunis yang cukup menyulitkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk memenangkan Pilpres. Pada kubu sebelah Al Muzammil Yusuf, dalam Pemilu Presiden 2019, menyebutman bahwa BPN tidak membuat khusus tim yang menangani fenomena Post- Truth ataupun propaganda yang terjadi dan diitujukan kepada calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Isu yang menyerang pasangan ini menyebutkan bahwa Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menstigma adanya dorongan dari kelompok pendukung khilafah dan radikalisme, hal ini banyak sebarkan oleh buzzer lawan politik di media sosial. Isu ini ingin menframing bahwa Prabowo-Sandi dan partai pengusungnya tidak nasionalis, anti-Pancasila dan NKRI. Munculnya penyematan istilah kampret, kadrun (kadal gurun) ini juga menjadi isu bagi mereka.Masyarakat menjadi kritis dalam menghadapi informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Mereka hanya menyakini suatu berita dari apa yang mereka pahami tanpa mencari tahu kebenarannya. Hal ini juga bisa jadi muncul karena rasa fanatik yang tinggi, sehingga menyebabkan ambisi untuk menjadikan dukunganya menjadi yang terpilih. Dari sinilah timbul pemikiran-pemikiran untuk menggelar praktik komunikasi post-truth.
Praktik komunikasi post-truth merujuk pada upaya untuk memengaruhi opini publik dengan menggunakan emosi, opini, dan kepercayaan, daripada fakta dan data. Dalam konteks politik, hal ini seringkali melibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan untuk memperkuat narasi atau agenda tertentu. Artikel ini membahas bagaimana politikus menggunakan retorika dan narasi yang memanfaatkan ketidakpastian dan emosi pemilih, daripada fakta, untuk memenangkan dukungan. Mereka mungkin menggunakan klaim yang tidak terbukti, memanipulasi informasi, atau mengabaikan fakta yang bertentangan dengan pesan yang ingin mereka sampaikan. Praktik ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses demokrasi dan masyarakat secara keseluruhan, karena mempengaruhi cara orang memahami isu-isu politik dan membuat keputusan.
Pemilihan Presiden telah melalui berbagai proses dan sudah mebuahkan hasil. Para anggota legislative yaitu DPR, DPD, DPRD dan juga presiden dan wakil presiden yang terpilih sudah melakukan pelantikan. Namun permasalahan yang muncul akibat Pilpres 2019 masih menjadi perhatian publik. Pada era Post Truth ini Masyarakat lebih mempercayai sumber yang diyakini dari pada harus mempertimbangkan logis atau tidaknya. Fenomena Post Turth di Indonesia yang terjadi pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memberikan dampak permasalahan baik secara negative atau positif. Dampak negative yang disebabkan dari Post Truth seperti: (1) menyebabkan batasan yang terjadi di lingkungan social akibat adanya perbedaan dukungan; (2) terjadinya propaganda yang buruk dalam kampanye sehingga menyebabkan para pendukungan kehilangan kesadaran dan moralitasnya; (3) meningkatnya issu yang berkaitan dengan Politik Identitas, SARRA, dan lain-lain; (4) melemahnya kemampuan kritis Masyarakat sehingga sulit untuk membedakan kebenaran dan kebohongan. Peristiwa ini juga memberikan kontribusinya pada hal yang positif seperti: (1) memunculkan sifat fanatic bagi pendukung, sehingga mereka akan takut atau kecewa saat pilihannya akan kalah; (2) dari perasaan fanatic ini mereka akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri memilih dan datang ke TPS untuk mencoblos. Sisi positif dari adanya komunikasi Post Truth mendorong partisipasi pada Pemilu 2019 dan ini membuat partisipan lebih banyak dari Pemilu 2014. Walaupun begitu disarankan komunikasi ini disaring kembali untuk menghindari efek negative dari Post Truth Dapat di minimalisir dan tidak menggangu kehidupan dan keharmonisan Masyarakat.
Dampak dari komunikasi publik yang terjadi di era post-truth adalah; 1. Rendahnya kualitas literasi digital; 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan pemilu di ranah digital; 3. Minimnya regulasi penegakan hukum pemilu pada era post-truth. Arus komunikasi digital hampir sama dengan arus komunikasi di dunia nyata. Artinya, kampanye atau event sejenis dalam tahapan pemilu juga tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, melainkan juga di dunia maya atau digital. Dengan demikian, di Indonesia sendiri masyarakat sebagai pemilih dapat dipengaruhi lebih dini melalui media sosial sebelum waktunya kampanye (Diniyanto & Sutrisno, 2022).
Era post-truth sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan perbedaan informasi yang benar dengan informasi yang hanya sekadar untuk mendapatkan sensasi atau perhatian publik. Salah satu contohnya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa terjadi kecurangan pada pemilu melalui media online yang disebarkan berulang kali dan memengaruhi kondisi emosional masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena digitalisasi komunikasi sehingga akses informasi yang luas memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah (Wulansari & Suhaeb, 2023).
Pada era komunikasi post-truth mengakibatkan masyarakat mengedepankan sikap emosional daripada sikap kritis yang logis. Kondisi tersebut mempermudah akses dalam menyebarkan kebohongan oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech akan tumbuh subur pada era post-truth. Hal tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan konflik publik saat maupun pasca pemilu (Diniyanto & Sutrisno, 2022).
Untuk mengatasi masalah komunikasi post-truth dalam era pemilu saat ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
1. Meningkatkan kesadaran dan literasi digital : Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang post-truth dan mengembangkan keterampilan dalam mengkritik dan mengverifikasi informasi yang mereka temui.
2. Memastikan sumber informasi yang kredibel : Masyarakat harus memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh dari sumber yang kredibel dan berkepercayaan, seperti berita resmi dan sumber yang verifikabel.
3. Mengatasi irasionalisme: Masyarakat perlu mengatasi irasionalisme yang mungkin mempengaruhi persepsi dan membentuk opini mereka.
