Cara Atasi Krisis BPJS Kesehatan

Sama seperti layaknya suatu meeting tahunan di suatu perusahaan , ada evaluasi kegiatan tahunan. Yang di ungkap biasanya capaian prestasi selama setahun. Juga di ungkap kendala selama setahun. Dan ini paling penting , apa rencana kerja ke depan. Intinya bagaimana rencana kerja untuk atasi kendala dan apa saja  target capaian prestasi selama setahun kedepan. 

Saya coba bawa  ilustrasi di atas  bawa kedalam suasana di sidang kabinet di pemerintahan Jokowi. Dimana Presiden dan para menteri nya hadir lengkap dengan bahan presentasi berisi  data-data akurat dan lengkap.

Tiba giliran pembahasan BPJS kesehatan , Jokowi tepuk jidatnya. Jokowi punya karakter ,dalam suasana gundah , biasa tetap tersenyum meski terlihat kecut dan agak pahit. Jokowi tersenyum juga berarti  menertawakan juga diri nya sendiri.  Bagaimanapun kinerja menteri dan bawahan nya , adalah cermin kinerja sang presiden. Karena itu di bawah kendali manajemen nya. 

Segala sesuatu menyangkut hajat hidup rakyat dan pemakaian uang negara adalah di bawah kendali pengawasan  juga presiden. Meski secara administratif dan legal , bukan semua tanggung jawabnya. Terutama menyangkut pelaksanaan di lapangan oleh pelaksana birokrat di lapangan. 

Cuma secara politik dan kenegaraan , presiden punya tanggung jawab moral. 

Saya bayangkan, saat presiden tepuk jidat dan senyum kecut , tatkala melihat tekor nya  BPJS kesehatan dalam membayar tagihan rumah sakit, dokter dan klinik sebagai mitra BPJS melayani pelayanan kesehatan masyarakat, sang Dirut BPJS tetap pasang muka serius. Tidak mungkin coba buka balas  senyum. Detik detik berikut nya sangat menegangkan dan khusyuk. Jokowi tidak akan langsung buka suara lagi. Air muka nya isyarat kan jelas . Jokowi sedih nggak karu-karuan. Berikut nya presiden akan menoleh ke menteri keuangan , menteri kesehatan dan menteri yang lain nya. Tapi semua membisu dulu. Menunggu apa amanat presiden . 

Dalam hati presiden tentu ada sekilas pikiran bisnis , para direksi BPJS yang ada di hadapan nya , tentunya bukan " orang biasa " yang bergaji ' biasa". Konon gaji direksi BPJS nyaris  setara dengan gaji direksi bank BUMN.  Sama sama kelola uang dari masyarakat dan dalam skala besar . 

Logika bisnis umum , gaji besar harus sebanding dengan kinerja dalam kelola lembaga yang di kelola. Para direksi adalah para orang orang cerdas ,  kreatif , inisiatif , komprehensif dan berani.  Berani segala galanya, termasuk resiko kehilangan jabatan ,demi perjuangkan visi dan misi lembaga nya dengan kuat dan tegas. 

Setelah mungkin Jokowi ,  sempat berpikir bahwa negara tetap harus punya "kewajiban" mensubsidi jaminan kesehatan bagi masyarakat ,terutama bagi masyarakat miskin atau berkehidupan sederhana . Tapi toh ,tetap saja seharusnya ,biaya harus bisa ditekan serendah mungkin . Uang negara harus keluar untuk hal yang tepat dan sangat prioritas. Lalu keluar ucapan bijak dari presiden , coba di tekankan ke masyarakat , untuk " lebih baik menjaga dari pada mengobati ".  Lebih murah biaya menjaga kesehatan daripada mengobati setelah parah penyakitnya. Untuk hal hal teknis presiden serahkan direksi putar otak. Masak presiden harus turun tangan langsung terus. Direksi dengan gaji tinggi harus mampu atasi dan perjuangkan untuk ke situasi lebih baik. Terutama BPJS bisa mengurangi beban keuangan negara. 

Sebagai orang awam dan cinta negara ini , ada beberapa hal perlu saya ajukan sebagai usulan cukup mendasar  terkait krisis di BPJS kesehatan. Saya kaitkan juga dengan amanah presiden .  : 

1. Kampanye lagi KB - Keluarga Berencana secara " ekstrem"  . Lebih sedikit ortu punya anak , mestinya lebih terjamin kebutuhan nya si anak. Aneh dengan ekonomi pas pas ane , punya anak sampai 3 hingga 5 orang.  Bagaimana kebutuhan pangan , sandang dll ?  Ini bentuk pencegahan. Jangan anak anak yang tidak sengaja " terlantar' oleh ortunya jadi beban negara.  Tiap anak lahir di dunia ,tentu  harapkan mendapat  kasih sayang makanan dan kehidupan yang layak ,sehat dan nyaman.