Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu dinilai oleh sebagian pengusaha dan ekonom belum memadai. Pasalnya, kebijakan berupa perbaikan regulasi dan peraturan dianggap kurang bermanfaat bagi dunia usaha.
Menurut pengamat dari Lembaga Penelitian Ekonomi & Masyarakat (LPEM) UI Teguh Dartanto, kebijakan pemerintah belum membawa dampak nyata bagi publik. "Ini kan baru sekedar (perbaikan) peraturan dan dampaknya belum dirasakan oleh masyakarat," ujar Kepala Kajian Kemiskinan & Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto kepada ANTARA pekan lalu.
Selain Teguh Dartanto, ekonom INDEF Fadhil Hasan menilai paket kebijakan pemerintah kurang mendengarkan masukan dari kalangan pengusaha. "Kalau istilahnya orang muda, kurang nendang. Karena masih normatif," kata Fadhil dalam sebuah talkshow di Jakarta, minggu lalu.
Fadhil menjelaskan bahwa para pengusaha telah mengusulkan deregulasi lengkap dalam bentuk matriks. "Tapi jika saya lihat apa yang diusulkan dengan apa yang dikeluarkan (kebijakan pemerintah) masih ada kesenjangan besar," katanya.
Alasannya, karena pengusaha yang paling terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Biaya produksi melonjak & para pekerja (konon) terancam PHK masal. Faktor lain yang membuat kalangan usaha ragu adalah soal kinerja birokrasi. "Apa kita percaya birokrasi bisa menyelesaikan (perubahan regulasi) dalam waktu cepat? Saya kok termasuk yang kurang percaya. kalau tidak ada tekanan atau leadership, birokrasi sulit berubah," ucap Fadhil.
Menariknya, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Prof. DR Rhenald Kasali punya pendapat berbeda soal lesunya kondisi ekonomi ini. Rhenald masih ingat bahwa tak lama setelah krisis di Amerika Serikat tahun 2008, juga beredar beragam kabar tentang ancaman krisis di Indonesia. Katanya,“Saya masih simpan data bahwa saat itu banyak pengamat yang menakut-nakuti, seakan kiamat sudah dekat, ancaman PHK, kerugian, dan seterusnya.”
Diberitakan konsumsi listrik di Pulau Jawa di awal 2009 sudah anjlok 28 persen. Tak cukup dengan analisa ekonom dan pengamat, bahkan peramal terkenal Mama Lauren (almarhum) itu pun diminta prediksinya. Hasilnya mengerikan. Ia meramal akan ada banyak orang kena PHK dan ribuan perusahaan bangkrut. Kondisi sulit ini akan berjalan dua tahun. Ramalan ini tentu membuat mayoritas pengusaha & pemerintah gelisah.
Ditambah lagi, ada cukup banyak berita tentang eksekutif perusahaan besar yang dipecat, lantas bunuh diri. Begitulah kita ‘dicengkeram’ berita tentang sulitnya kondisi saat itu. Nyatanya? Kalangan usaha dan pemerintah Indonesia bisa melewati tahun 2008 hingga 2009 dengan relatif baik.
Kini di saat kita memiliki pemerintahan baru yang mendapat kepercayaan dari mayoritas rakyat, ‘hantu krisis’ itu nongol lagi untuk menakut-nakuti kita. Kok polanya agak mirip dengan film-film hantu Indonesia yang sering muncul saat memasuki liburan? Mungkin masih ada pihak yang kurang senang jika negeri kita lebih maju & kehidupan warganya (khususnya kelompok menengah ke bawah) membaik.
Mari kita tengok sejenak, berapa banyak istilah krisis sudah menghantui kita. Misalnya krisis bawang & cabai menjelang Lebaran, krisis daging sapi, krisis BBM hingga krisis asap. Silakan perpanjang sendiri daftar krisisnya, jika dirasa kurang..
Dulu kita pernah dengar krisis akibat flu burung. Lalu saat menjelang musim tanam padi, terjadilah krisis pupuk. Ada juga kabar, gara-gara dolar naik, banyak pengusaha roti gulung tikar karena tak mampu beli tepung yang harganya mahal. Franky Welirang, produsen tepung Bogasari, pun bingung ‘diserang’ hujan pertanyaan wartawan dari beragam media. ”Di mana yang bangkrut?” tanyanya. Ia heran karena sejak tahun 2012 hingga 2015 belum ada kenaikan harga tepung, meski nilai dolar naik.
