Ada Apa di Balik Kebijakan Tes PCR?

Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah tes untuk mendeteksi materi genetik pada suatu organisme, terutama virus. Pada masa pandemic covid-19 ini, tes PCR merupakan gold standar untuk mendiagnosa adanya virus SARS-Cov2 dengan sampel yang diambil dari swab nasofaring. 

Tes PCR sangat sensitif sehingga dapat mendeteksi keberadaan virus SARS-Cov2 walau jumlah (viral load) nya sangat sedikit dalam tubuh penyintas. Bahkan bangkai virus pun masih terdeteksi positif pada pasien yang sudah sembuh dari penyakit Covid-19. Bagaimana para ahli menempatkan tes PCR ini, apakah lebih ke arah skrining, atau diagnostik, atau tracing? Artikel ini akan membahas sisi kebijakan menurut ilmu epidemiologi dan kebijakan politik praktis di lapangan.

PCR sebagai alat Skrining, Diagnostik, dan Tracing

Pada awalnya alat PCR di Indonesia hanya ada di litbangkes sehingga sangat sulit untuk mendeteksi suspek Covid-19. Sampel2 dari daerah harus dibawa dengan media transpor ke litbangkes. Dengan berjalannya waktu, ada beberapa RS besar yang dapat melayani pemeriksaan PCR namun harganya masih sangat mahal sekitar 1,5-2 juta. 

Mulai pertengahan tahun 2020 sempat digunakan rapid test antibodi untuk skrining perjalanan udara namun tes ini tidak efektif untuk skrining karena indikator reaktifnya baru nyata setelah 2 minggu terinfeksi Covid-19. Akhir tahun 2020 pemerintah memberlakukan tes antigen dan genose untuk skrining bepergian antar kota, sementara itu PCR tetap hanya diberlakukan untuk diagnostik dan kasus suspek saja. Tes antigen dan genose dengan biaya yang relatif lebih murah sangat membantu untuk skrining perjalanan atau mobilitas penduduk antar kota. Walaupun kedua tes ini tidak seakurat PCR namun masih rasional untuk digunakan sebagai skrining.

Kebijakan Tes PCR untuk Perjalanan

Setelah terjadi lonjakan dahsyat gelombang kedua pada bulan Juni-Juli 2021, pemerintah memberlakukan aturan baru untuk perjalanan udara yaitu bagi yang belum vaksin atau baru 1x vaksin maka wajib tes PCR, sedangkan yang sudah vaksin lengkap cukup tes antigen saja. Kebijakan Tes PCR ini kembali berubah, pada bulan Oktober 2021 pemerintah mewajibkan semua orang yang melakukan perjalanan udara harus tes PCR tidak boleh tes Antigen, sedangkan untuk perjalanan darat dan laut tidak perlu PCR.

Kebijakan seperti ini sebenarnya tidak masuk di akal. Mengapa perjalanan udara yang lebih singkat harus tes PCR sedangkan perjalanan darat atau laut yang lebih lama tidak perlu tes PCR (hanya tes antigen saja). Bahkan untuk bus-bus masih banyak yang tidak memberikan persyaratan tes antigen, apalagi angkutan umum dalam kota. 

Secara logika hal ini memang agak aneh seolah-olah ada faktor bisnis yang membedakan antara penumpang pesawat yang dianggap lebih kaya dibandingkan dengan penumpang bus atau kereta. Padahal bahaya transmisi penularan Covid-19 adalah sama dan bahkan di kereta/bus jauh lebih rentan dibanding perjalanan dengan pesawat yang hanya singkat.

Dan yang anehnya lagi, peraturan ini terus berubah-ubah. Dalam 1 bulan bisa muncul beberapa aturan baru dimana koordinasinya kurang baik antara menteri perhubungan, menteri dalam negeri, dan satgas Covid-19, bahkan menko Marives, dan Menko PMK juga turut mengeluarkan kebijakan tes PCR. 

Terakhir ada kebijakan jalur darat dan laut juga diwajibkan PCR, mobil dan motor yang berjalan lebih dari 250 km wajib tes PCR atau Antigen. Sedangkan untuk penerbangan kewajiban PCR baru saja dibatalkan oleh Menko PMK awal November ini.