Efek Domino Negatif Akibat Kenaikan PPN 12 Persen bagi Ekonomi Masyarakat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen per tanggal 1 Januari 2025 masih menjadi perbincangan hangat. Mulai dari masyarakat biasa, para pakar, pengusaha, hingga Pemerintah RI selaku penentu pemberlakukan keputusan tersebut.

Merujuk klikpajak.id, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang ataupun jasa kena pajak dengan tarif PPN terbaru saat ini sebesar 11 persen dan naik menjadi 12 persen pada 2025 sesuai UU HPP.

Kenaikan PPN 12 persen diperkirakan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Efek domino bakal melanda Indonesia. Kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi terganggu.

Efek domino negatif kenaikan PPN 12 persen

Baca juga: Menakar Implikasi Kenaikan PPN 12 Persen terhadap Daya Beli Kelas Menengah

Beberapa efek negatif yang mungkin terjadi akibat kenaikan PPN tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada beberapa hal berikut ini.

 1. Inflasi
Kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik. Kenaikan barang dan jasa ini memicu inflasi sebab biaya produksi yang lebih tinggi akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Inflasi menyebabkan uang yang dimiliki masyarakat memiliki nilai riil yang lebih rendah. Akibatnya, masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang atau jasa yang sama. 

Inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena uang menjadi kurang bernilai. Tadinya Rp 5.000 dapat digunakan untuk membeli 3 bungkus kopi di kios, berkurang nilainya menjadi Rp 5.000 per 2 bungkus.

Baca juga: Dampak Kenaikan Pajak Hiburan bagi Pelaku Usaha

2. Penurunan daya beli
Akibat kenaikan harga barang dan jasa, masyarakat mungkin akan merasa kurang mampu untuk membeli barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. 

Baca juga: Mencoba Memahami Pilihan Ikan Kaleng Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Penurunan daya beli ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

PPN Naik, daya beli masyarakat menurun dan efek domino ikutannya akan terus terjadi (dok foto: portonews.com)

3. Pengurangan investasi
Perusahaan mungkin akan merasakan beban tambahan akibat kenaikan PPN yang dapat mengurangi keuntungan mereka. 

Realitas ini bisa mengarah pada penurunan investasi, penundaan proyek perluasan, atau bahkan pemutusan tenaga kerja alias PHK.

4. Pengurangan konsumsi
Masyarakat bisa jadi akan mulai membatasi pengeluaran dan konsumsi mereka sebagai respons terhadap kenaikan harga akibat PPN.

Ketika masyarakat membatasi pengeluaran, maka dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

5. Dampak pada bisnis kecil dan menengah
Bisnis kecil dan menengah juga  akan merasakan dampak lebih besar akibat kenaikan PPN karena mereka memiliki keterbatasan dalam menyerap biaya tambahan tersebut. 

Akibat dari keterbatasan  ini, akan membuat usaha kecil dan menengah mengalami penurunan profitabilitas dan bahkan menuju pada risiko kebangkrutan.

6. Memperlambat pertumbuhan ekonomi
Secara keseluruhan, kenaikan PPN bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dampak-dampak negatif yang dihasilkannya.

Efek domino yang mengakibatkan penurunan konsumsi, penurunan investasi, penurunan daya beli masyarakat, gelombang PHK, dan penurunan kesejahteraan.

7. Penurunan standar hidup
Pada akhirnya, konsumen atau masyarakat dengan pendapatan rendah atau pendapatan yang tetap selama inflasi akan mengalami penurunan standar hidup.

Dalam menghadapi kenaikan PPN, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh dan mencari keseimbangan antara meningkatkan penerimaan pajak dan menjaga stabilitas ekonomi. 

Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan yang bijaksana dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi yang ada.

Upaya Pemerintah kendalikan efek domino 

Untuk mengendalikan efek domino negatif dari kenaikan PPN sebesar 12 persen, ada beberapa langkah yang bisa jadi akan diambil oleh Pemerintah.

1. Kompensasi bagi kelompok rentan
Pemerintah biasanya memberikan kompensasi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang rentan terdampak langsung oleh kenaikan PPN.

Kelompok sasaran penerima bantuan ini seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau bisnis kecil dan menengah. 

Kompensasi ini bisa berupa program bantuan sosial atau insentif fiskal untuk membantu meredakan beban tambahan akibat kenaikan harga.

Dapatkan kompensasi mengatasi efek domino akibat kenaikan PPN 12 persen? Wait and see! (dok foto: umsida.ac.id)

2. Peningkatan transparansi dan pengawasan
Hal penting yang harus dilakukan adalah  Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak, termasuk dana yang diperoleh dari kenaikan PPN. 

Peningkatan transparansi dan pengawasan ini bertujuan agar dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Stimulus ekonomi
Pemerintah dapat memberlakukan stimulus ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong konsumsi dan investasi. 

Stimulus tersebut bisa berupa pemotongan bea masuk, insentif pajak, atau program infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

4. Edukasi dan sosialisasi
Penting bagi pemerintah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan PPN dan dampaknya. 

Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat bisa lebih siap dan mampu mengatasi perubahan ekonomi yang terjadi.

5. Evaluasi dan penyesuaian
Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan PPN dan efeknya terhadap perekonomian. 

Jika ditemukan dampak negatif yang signifikan, pemerintah harus siap untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

Wait and see!

Raker Menkeu dan Komisi XI DPR RI soal kenaikan PPN 12 persen. Sejauhmana Pemerintah akan transparan? (dok foto: jatim.antaranews.com)

Referensi:
https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/
https://www.balipost.com/news/2024/11/19/428156/Pemberlakuan-PPN-12-Persen-Bisa