Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup pun memiliki Rencana Strategis, yang disusun untuk kurun waktu 2017 – 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Sekurangnya Dinas Lingkungan Hidup merencanakan 10 program strategis  terkait dengan Pengendalian pencemaran udara.  Berikut ini 10 program dimaksud:
- Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta.
- Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan.
- Kajian Standarisasi PM 2.5 di Provinsi DKI Jakarta.
- Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP).
- Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
- Pembinaan Bengkel Pelaksana Uji Emisi Kendaraan Bermotor.
- Pengadaan alat Pemantau Kualitas Udara.
- Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 3 SPKU bergerak.
- Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan landfill gas di TPST Bantar gebang.
Ini baru beberapa produk peraturan saja. Masih banyak aturan lain yang sudah diterbitkan. Namun minim publikasi, apalagi sosialisasi yang ditindaklanjut dengan penegakan aturan di lapangan.
Jika pun ada, sifatnya hanya hanya sporadis. Mengambil titik-titik tertentu seperti uji gas emisi kendaraan di beberapa spot jalan pada 1 September 2023 lalu, yang katanya bakal berlangsung selama 3 bulan.Â
Terlihat, kita 'Garang di Kertas Lembek di Eksekusi".Â
Coba saja simak butir demi butir dari peraturan yang teripta di kertas tersebut. Uraiannya jelas dan runtun. Lengkap dengan pengertian istilah-istilah hingga uraian pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.Â
Berharap masyarakat sadar diri? Memang ada yang sadar, tetapi sebagian kecil saja. Dan kelompok yang sadar diri ini 'tertindih' sama mereka yang belum sadar dan mau menang sendiri, utamanya dalam kaitannya dengan kepentingan umum.
Referensi:https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/program/udara.***