Empat Alasan Tak Perlu Ada Polisi di Tingkat RW

Mencegah konflik yang meluas di tengah masyarakat. Demikian salah satu tujuan utama hadirnya program Polisi RW Nasional. Namun rasanya kurang tepat untuk merealisasikannya. 

Rencana kepolisian untuk menjadikan Polisi RW nasional patut diapresiasi. Apalagi kehadirannya menjadi bagian integral dalam lingkup masyarakat yang kecil. 

Dan patut pula diberi poin positif, kehadiran Polisi RW tak melulu terkait keamanan tetapi meluas hingga persoalan sosial kemasyarakatan semisal kesehatan, diantaranya stunting dan persoalan mendasar lainnya.

Baca juga: Tabik pun, Salam Khas Lampung nan Ramah dan Bersahabat

Kita semua paham, Rukun Warga atau RW adalah tingkat di atas Rukun Tetangga (RT). Beberapa RT akan membentuk RW dan beberapa RW bergabung dalam dusun. Dana dusun-dusun ini kemudian bergabung menjadi desa. 

Setiap orang tentu saja menginginkan kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Baik di dalam lingkungan terkecil maupun dalam level yang lebih luas, hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ada tiga pertanyaan ketika membaca rencana Kapolri, mengegolkan Program Polisi RW nasional. Artinya, bakal menempatkan polisi untuk berkarya di beberapa RT yang membentuk satu RW. Di seluruh Indonesia.

Kebiasaan masyarakat membangun dan mengaktifkan Posyandu jelang Pemilu (dok foto: radarmukomuko.disay.id)

Baca juga: Pejabat Kena OTT Korupsi dan Suap, Apa yang Salah?

Pertanyaan pertama, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban sekitar? Tentu saja setiap orang yang ada di situ adalah penjaga utamanya. Orang lain entah itu namanya sebagai polisi, security, polisi kampung dan sebutan lain itu hanya bertugas untuk membantu. 

Pertanyaan kedua, sebegitu parahkan tingkat keamanan di masyarakat sehingga setiap RW harus ada polisinya? Tidak juga. Masyarakat hidup normal-normal saja. Mungkin ada beberapa gangguan kamtibmas. Namun tidak sebegitu menakutkan sehingga perlu personil polisi di level RW.

Pertanyaan ketiga, apakah tidak ada petugas dari dinas-dinas, pemerintah desa dan instansi lain sehingga polisi perlu terlibat menangani stunting di tingkat RW? Tidak juga. Contohlah kegiatan-kegiatan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan yang selama ini sudah menyasar hingga ke level RT. Tetap berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendala teknis di lapangan.