Mohon tunggu...
grass roth
grass roth Mohon Tunggu... -

pemerhati

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Reformasi Birokrasi BC

24 Februari 2015   18:08 Diperbarui: 17 Juni 2015   10:35 932
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Yth bapak Menteri Keuangan yg lagi tugas negara ke luar negeri

Salam Reformasi Birokrasi

Tugas berat kementrian yg bapak pimpin saat ini sangat perlu kesinergitasan antar direktorat yg berada dibawah kementrian keuangan demi tercapainya target penerimaan yg dibebankan kepada kementrian keuangan.

Bapak menteri keuangan yg berbasis akademisi sangat cocok dan tepat bila pak Jokowi selaku presiden RI menunjuk bapak untuk memimpin kementrian keuangan yg notabene telah mengawali reformasi birokrasi di republik ini. Maka dari itu besar harapan masyarakat kepada bapak untuk tercapainya semua tujuan diatas (target penerimaan dan reformasi birokrasi)

Namun, akhir2 ini ada yg menggelitik hati saya untuk mengingatkan kebijakan yg telah bapak ambil terkait dg kelangsungan reformasi birokrasi di kementrian keuangan yg bapak pimpin.

Banyak sms, issue, yg mengkaitkan keterlibatan pak menteri keuangan yg salah satunya tentang penempatan pegawai bea cukai bertaraf eselon 2 yg strategis berbau KKN. Beberapa pegawai tersebeut merupakan titipan orang orang yg berbau politik yg dulunya membantu mengusung diangkatnya bapak sebagai menteri keuangan.

Baru baru ini, kami juga mendapat informasi bahwa pada hari kamis sore tanggal 19 Feb 2015 di rumah bapak, telah memanggil beberapa pejabat bea cukai yaitu Eko Darmanto, Saipulah Nasution, Hari Mulya dan Supraptono. Pemanggilan tersebut guna menyusun penempatan pejabat titipan diatas di posisi eselon 2 yg strategis, yg salah satunya Eko Darmanto sdh bapak plot sebagai kepala kantor KPU Batam. Serta membicarakan penempatan pejabat plt dirjen bea cukai yaitu Supraptono.

Info yg kami dengar untuk memasang pejabat2 tersebut, Eko Darmanto telah melakukan deal deal kusus dengan seseorang yg cukup dekat dg bapak yg notabene ikut mengusung bapak sebagai menteri keuangan. Deal apakah itu? yaitu Eko Darmanto menyanggupi memberikan imbalan kurang lebih 100 milyar rupiah yg akan dibayar bertahap setelah menduduki sebagai kepala KPU Batam.

Sehingga sebenarnya surat keputusan untuk pejabat2 tersebut, telah selesai dan sudah siap dilaunching tanpa adanya fit and proper terlebih dahulu. Namun kami jg tahu bahwa hari ini secara mendadak dilakukan fit and proper dg tujuan agar syarat formal terpenuhi saja.

Yg perlu kami ingatkan adalah, banyak dari pejabat2 yg bapak tetapkan ( Eko Darmanto cs) mempunyai catatan yg tidak bagus pada internal bea cukai atau catatan di inspektorat, bahkan disinyalir mempunyai TKM pd PPATK.

Tentunya bapak tidak menutup mata dan telinga utk hal2 tersebut diatas demi kelangsungan reformasi birokrasi kementrian yg bapak pimpin. Saya harap bapak tidak mengambil resiko yg terlalu besar sehingga nantinya bisa melemahkan proses berlangsungnya reformasi birokrasi di kementrian keuangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun