Mengubah Paradigma: Strategi Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Filipina untuk Masa Depan yang Lebih Baik

      Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender, dan membangun masyarakat yang lebih adil. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Indonesia dan Filipina telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Di Indonesia dan Filipina, meskipun telah terdapat kemajuan, namun tantangan besar tetap ada, terutama dalam konteks budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan. Keduanya memiliki populasi perempuan signifikan dan menghadapi tantangan serupa seperti kesetaraan gender yang belum merata, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi dalam dunia kerja.

     Strategi pemberdayaan perempuan di Indonesia meliputi Ruang Bersama Merah Putih (RBMP). RBMP merupakan salah satu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam lima tahun ke depan. Program ini akan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2024. Program ini guna meningkatkan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak. Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan anak. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga melindungi perempuan dari kekerasan domestik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemberdayaan ekonomi juga mendukung perempuan pengusaha melalui pelatihan dan pembiayaan.

     Filipina memiliki strategi serupa dengan program Pemberdayaan Perempuan. Philippine Plan for Gender-Responsive Development (PPGD) 1995-2025 Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan, yang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di tingkat regional dan internasional yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender menjamin kesetaraan hak-hak perempuan. Peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga mendukung perempuan pengusaha. Kerjasama antarpemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kebijakan merupakan pelajaran berharga dari kedua negara.

      Pendidikan adalah langkah awal yang krusial dalam pemberdayaan perempuan. Di Filipina, proses pendidikan yang inklusif telah terbukti sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2016, Filipina menempati peringkat ketujuh dunia dalam kesetaraan gender, berkat upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan.Di Indonesia, meski terdapat kemajuan, partisipasi perempuan dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan Gender Development Index (GDI) yang menunjukkan ketimpangan signifikan. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pendidikan perempuan melalui kerja sama dengan Filipina, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka agar siap bersaing di pasar global.

Pendekatan kelembagaan terbukti efektif dalam memberdayakan perempuan. Di Filipina, lembaga Philippine Commission on Women (PCW) bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Lembaga pengembang masyarakat telah merancang proyek khusus untuk istri petani yang mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis dan akuntabilitas dalam mewujudkan kesetaraan.Sementara itu, Indonesia menerapkan model ekonomi Bio Circular Green (BCG) yang mendukung wirausaha perempuan dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan menjadi fokus utama. Inisiatif seperti "Investing in Women" di Filipina mendorong pertumbuhan UKM dengan pendekatan berbasis gender dalam kebijakan dan investasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan tetapi juga memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, meskipun kontribusi perempuan dalam ekonomi masih rendah dibandingkan negara lain di ASEAN, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor formal terus dilakukan.

Mengubah norma gender yang diskriminatif adalah langkah penting dalam pemberdayaan. Edukasi dan pelatihan untuk mengubah mindset masyarakat diperlukan agar perempuan dapat berperan aktif dalam ekonomi dan sosial. Kampanye kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di kedua negara dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap peran perempuan. Di Filipina, meskipun banyak perempuan masih mengalami kesulitan untuk menyuarakan isu kesetaraan gender, adanya dukungan dari pejabat publik seperti Grace Poe menunjukkan bahwa ada ruang untuk perubahan. Di Indonesia, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif gender.

Pemberdayaan perempuan di Indonesia dan Filipina menunjukkan kemajuan signifikan. Strategi pemberdayaan perempuan di Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Dengan fokus pada pendidikan, pendekatan kelembagaan, dukungan ekonomi, dan perubahan norma gender, kedua negara dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi perempuan. Pemberdayaan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Dengan mengubah paradigma dan meningkatkan kerjasama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.