Namun, tampaknya Ridwan Kamil selaku pemegang otoritas Kota Bandung melihat hal ini, beberapa kebijakannya terlihat berupaya untuk menaikan tensi “daya ingat” itu bagi Warga Bandung seperti rencana pembangunan kawasan budaya di Cibiru, Pembangunan taman sejarah, Nama-Nama tokoh-tokoh beserta kutipan-kutipannya yang tersebar disepanjang trotoar dago, dan sebagainya. Kiranya, penampakan fisik untuk meningkatkan “daya ingat” ini dibentuk untuk tidak terpusat lagi dalam Catur Gatra, namun tersebar seiring mengembangnya Kota Bandung secara luas teritorial dari sisi histori. Jika demikian realitasnya, tentu ada upaya yang menyeimbang antara “daya ingat” dengan perubahan tata ruang ditinjau dari keterkaitan dengan filosofis kota yang mesti memayungi pembangunan Kota sebagai Ruang Hidup Warga Bandung.
Namun, realitas Warga Bandung justru berbanding terbalik dengan upaya menyeimbang tadi antara menstabilkan daya ingat (pembangunan elemen-elemen sejarah dan perubahan tata ruang kota) dengan realitas warga Bandung yang semakin bersaing ketat dan mereduksi kebiasaan silih asah, silih asihdan silih asuh yang disimbolkan terhadap corak Warga Bandung itu. Disinilah kiranya terdapat pertanyaan besar dan tampak ada keterputusan hubungan pengkajian antara realitas pengaruh perubahan sarana fisik dengan perubahan corak kegiatan masyarakat itu. Jika corak kegiatan masyarakat dimana darinya dapat dilihat hidupnya budaya tidak ada korelasinya dengan keberadaan realitas fisiktadi, lantas apa yang menjadikan kegiatan masyarakat mampu memunculkan makna yang berbeda atau rasa? Justru menjauh dari realitas fisik “penopang daya ingat” itu.
Disinilah terdapat lajur yang berbeda dalam menuai kesimpulan akan hadirnya makna tertentu dalam melihat “budaya” yang hidup dalam realitas corak kegiatan warga Bandung. dalam hal ini akan didapati bahwa realitas kegiatan masyarakat adalah realitas mengenai interaksi diantara individu-individu warga bandung. Mereka berinteraksi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan maupun keinginan secara individu. Interaksi tersebut adalah upaya untuk saling menyepakati satu problem tertentu demi tertunaikannya tuntutan kebutuhan dan keinginan tertentu dari masing-masing diantara mereka dalam sebuah singgungan interaksi.
Keadaan ini memperlihatkan bahwa sebelum terjadinya kontak interaksi telah terbentuk upaya tindakan menuju interaksi. Upaya tersebut terlihat sebagai hasil dari keputusan diri dari individu tersebut. Tampak bahwa keputusan diri adalah hasil dari kehendak yang mengikatkan antara anggapan boleh dan tidak boleh untuk ditentukan oleh ketentuan yang dikeluarkan pikirannya. Integrasi anggapan boleh dan tidak dengan apa yang dikeluarkan akal tentu menjadi persepsi tersendiri dalam mengarahkan tindakan/kegiatan menuju Interaksi. Dari realitas Interaksi yang terjadi, tampak adanya saling menerima kemaslahatan dan menolak kemudharatan dari keduanya. Dalam jejaring sosial yang terjadi dalam realitas Warga Bandung, kiranya interaksi-interaksi itu terjadi dengan dapat dilihat proses reduksi dari kebiasaan silih asah, silih asih dan silih asuh itu menuju individualisme akut.
Disinilah sebab utamanya yang menyebabkan proses reduksi itu terjadi. Yakni tatkala penentuan boleh dan tidak boleh akan melihat kemaslahatan dan kemudharatan tertentukan oleh pandangan masing-masing individu dalam lingkaran Warga Bandung itu sendiri. Tuntutan akan hadinya pihak mediasi atas berjalinnya interaksi itu untuk mengadakan otoritas menyebabkan hal yang serupa dalam masalah penentuan, yakni keputusan segolongan pihak yang mengatasnamakan wakil dari aspirasi rakyat. Prosesi ini tampaknya tidak mengalami perubahan sejak era kolonial. Kegiatan-kegiatan yang tentu bersandar kepada pengelian kewenangan kepada pemilik otoritas dengan “subjektivitasnya” menurunkan berbagai kebijakan-kebijakan terahdap rakyat.
Hal inilah yang membiasakan kegiatan masyarakat selalu dimotori dengan pertimbangan manfaat. Yakni pertimbangan untung dan rugi. Dari sini dapat ditarik nilai yang hadir dan hidup serta menyatu dalam gerak manusia Bandung yakni nilai kapital. Jika demikian adanya, bukan tidak mungkin, warga bandung dengan kemujuranyang ada akan tertopang dengan nilai tersebut yang dijadikan patokan dalam interaksi. Alhasil, akan hadir aktor-aktor dominan berbasis nilai kapital sehingga melahirkan aktor “kapitalis” yang mendominasi masyarakat. Dalam tahap yang akut, demikianlah interaksi itu akan dipelajari dan terposisikan sebagai model kehidupan warga bandung sehingga mewujudkna makna dari realitas warga Bandung yang menjauh dari apa yang disebut silih asah, silih asih dan silih asuh itu.
Kenyataan ini justru sejalan dengan upaya pemerintah kota Bandung dalam mengimpor budaya-budaya liberal asing kedalam Kota. Bahkan dari sisi realitas sarana fisik sekalipun, misalnya pembangunan kota yang mengikuti corak-corak dari barat (jika memang ingin melestarikan peninggalan leluhur, tentu ini menjadi kebijakan yang menentangnya). Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah tampak berbasis pada pertimbangan nilai Kapital, terlihat dari upaya “mengkomersialisasikan” lahan eks palaguna ini. Kiranya dengan kebiasaan yang ada pada diri pemerintah baik kota maupun provinsi bahkan pusat sekalipun telah menunjukan kebijakan-kebijakan yang sejalur dengan kebiasaan kolonial dulu. Seolah mereka menjadi generasi penerus dari raelitas pemegang otoritas itu dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
Maka, dimana perbedaannya antara warga yang merdeka dan tidak? Dapat ditebak pula, tatkala pemkot mencoba membangun pusat budaya di Cibiru, maka bukan tidak mungkin nilai kapitalah yang menjadi motif utamanya. Alhasil, peninggalan leluhur itu atas dalih pelestarian justru dijadikan komoditas untuk menopang nilai kapital demi menopang semakin mahalnya hidup dikota Bandung ini. Pada poin ini pun semakin jelas bahwa upaya menaikan daya ingat masyarakat melalui penambahan “fakta fisik” peninggalan leluhur tampak tidak memiliki pengaruh sebagai subjek penggerak kegiatan warga Bandung, namun yang terjadi adalah sebagai objek atas sesuatu yang lain yakni hidupnya nilai kapital sebagai pendorong kegiatan masyarakat sehingga melihat “budaya” sebagai komoditas yang tak berdaya.
Bandung Ngajorowok!
Dasar filosofis bagi realitas fisik yang telah dibredel sejak perkembangan kota Bandung ini tampak menjadi perkembangan yang mengkhianati titik awalnya. Tak hanya itu, pelibatan elemen alam telah dieleminir dalam perjalanannya sehingga pekembangan Kota semakin mengintimidasri tanah-tanah yang menjadi pijakan tata ruang yang ada. Dua hal ini menjadi bukti bahwa ada kelakuan manusia yang tidak beres yang tiada lain dimotori oleh paradigma yang menekankan semangat kapital dimana tengah hidup dalam ruang interaksi-interaksi manusia Bandung. Inilah sebab utamanya kota Bandung menjadi “Kejam” dan tak lagi ramah.
Warga kecil tergerus ia harus “pulang kampung” meski kampungnya telah digusur oleh mesin-mesin penggusur karena kejamnya korporasi-korporasi yang mengambil lahan didesa-desa. Mereka Ngajorowokdi Bandung yang tersimbolisasi dititik Palaguna. Inilah PR (Pekerjaan Rumah) penting dalam menggeser “faktor penggerak” yang kapitalis itu dari tubuh individu-individu bandung demi terjalankannya interaksi tanpa arogansi. Hal ini menuntut pengkajian secara serius, bagaimana Warga Bandung diposisikan dan seperti apa mereka memahami hakikat dirinya diatas Kota ini sehingga keberjalanan kehidupan ini turut meredam jorowokanBandung bahkan menjadikan Bandung lebih asri, ramah dan menuai makna kebahagiaan sejati. Dan tidak menutup kemungkinan, Warga bandung yang silih asah, silih asih dan silih asuh mesti terwujud tanpa semangat kapitalis itu!