Sementara itu, pada saat yang bersamaan,  sebagian besar masyarakat yang moderat,  mengambil posisi sebagai silent majority cenderung mengambil posisi diam,  serta lamban  dalam mereaksi situasi yang  sedang noice dengan Ujaran Kebencian dan Hoax serta Radikalisme dan Intoleransi yang dapat bermuara kepada tindakan Terorisme.
Oleh karena itu maka,  diperlukan peranserta dari semua pihak untuk merawat Demokrasi Kebangsaan dengan membersihkan Ruang Publik dan Hatinurani Masyarakat akan adanya kontaminasi  pemikiran dan tindakan yang mengadung muatan Intoleransi dan  Radikalisme, dengan kontra-narasi melalui pendekatan Struktural dan Kultural.
Gerakan melawan Intoleransi dan Radikalisme melalui Jalur Struktural hendaknya ditempuh lewat berbagai peraturan yang disertai  dengan konsistensi penegakannya.
Oleh karena itu maka, dengan meminjam Adi Prayitno (ibid) (2021), dikatakan bahwa, kontra-narasi atas penetrasi kaum Radikalis dan Intoleran, tidak hanya diserahkan kepada Kementerian Agama, tetapi hendaknya kepada semua Instrumen Pemerintah serta semua Partai Politik sebagai pemegang otoritas infrastruktur politik kebangsaan.
Dalam pengamatan yang kasat mata, di lingkungan internal pemerintah saja, yakni, di Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN, Pemerintah ditengarai belum bisa membersihkan diri sepenuhnya dari orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok Intoleran dan Radikalis.
Dalam tataran kebijakan dan kehidupan Demokrasi, upaya kontra-radikalisme dan Intoleransi sudah dilakukan oleh Pemerintah.
Akan tetapi  persoalannya,  terletak pada implementasi yang bersifat musiman.
 Dikatakan demikian,  karena biasanya upaya Kontra-radikalisme dan Intoleransi dalam kehidupan berdemokrasi,  marak dilakukan menjelang kontestasi politik.Pada hal, moderasi agama adalah  kebutuhan  berbangsa dan bernegara  dalam jangka panjang,  dan dilakukan  secara terus menerus tanpa henti sebagai  bagian dari keseharian aktivitas kehidupan.
 Sedangkan Jalur Kultural ditempu dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait  dengan Toleransi dan Harmonisasi dalam keberagaman masyarakat yang multikultural.
Pendekatan secara kultural ini dapat diberikan kepada warga masyarakat sebagai umat beragama melalui para Tokoh Agama di Rumah Ibadah dari masing-masing agama, sehingga pada akhirnya Intoleransi dalam Demokrasi Kebangsaan dapat dikurangi secara bertahap dan perlahan, Â tetapi pasti.
