Reshuffle dalam Dilema Moral dan Politik

Dalam kaitannya dengan situasi sosial politik dan ekonomi Indonesia hari ini, maka Virus Corona telah menjadi faktor dominan dalam menggrogoti kinerja pemerintah dalam hal ini Kinerja para Menteri sebagai pelaksana Visi dan Misi Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Perintahan.  

Sebagaimana diketahui publik, baik di kalangan domestik maupun mancanegara, bahwa Presiden Joko Widodo merupakan salah satu Pemimpin di dunia yang kerap bersikap dan bertindak secara out of the box dalam menghadapi suatu isu penting dan urgen demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ketika kemudian Presiden Jokowi mengambil keputusa tegas atas suatu kebijakan publik yang ridak populer demi kepentingan umum yang lebih besar, maka dengan muatan emosi politik partisan, sebagian pihak melakukan labelisasi semu kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin  yang tidak berpihak kepada kepentingan  masyarakat.

Lebih jauh dari pada itu,sebagian kelompok ini lalu menjustifikasi Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang lemah dan tak berdaya, pada hal di balik penampilan fisik yang demikian itu, tersimpan energi politik  yang amat besar dan sangat  kuat  yang dapat dipergunakannya kapan dan di mana saja bilamana diperlukan secara cerdas dan cermat.

Dengan demikian, maka jagad politik di Tanah Air seolah tergoncang tak menentu ketika Presiden Jokowi melakukan peringatan  keras kepada para menterinya dalam Rapat Kabinet  pada Tanggal 18 Juni 2020 yang lalu dengan memberikan sinyal akan adanya Resuffle Kabinet  bagi menteri yang berkinerja tidak optimal di masa Pandemi Covid-19 ini.

Presiden Joko Widodo menyampaikan instruksi dengan  sangat tegas kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kabinet paripurna. Jokowi juga mengancam akan membubarkan lembaga dan melakukan Reshuffle Kabinet apabila tidak ada progres yang signifikan dalam menangani Virus Corona atau Pandemi Covid -19.
 
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa langkah apapun yang bersifat extra ordinary akan dilakukannya demi kepentingan dan keselamatan  267 juta jiwa rakyat Indonesia.

Reshuffle Kabinet Dalam Dilema Moral dan Politik
Memperhatikan berbagai narasi terkait  dengan dinamika situasi Sosial Politik  dan Sosial Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19  di Tanah Air seperti tersebut di atas, maka tampaknya diperlukan langkah tepat dan tegas dari Presiden Joko Widodo untuk dapat segera membenahi Kinerja dari para Menterinya  yang belum bekerja secara optimal, dengan target kerja yang dilaksnakan secara lugas, otentik dan terukur.

Pembenahan dimaksud, perlu dilakukan dengan amat serius dan bilamana perlu dapat dilaksanakan dengan keputusan politik yang tegas dan bijaksana yaitu melalui Resuffle Kabinet. Kebijakan ini merupakan Hak Prerogatif Presiden melalui Diskresi Politik sebagai Kepala Negara  dan Kepala Perintahan.

Bahwa dengan itu lalu muncul Dilema Moral dan Politik dalam melakukan Resuffle Kabinet, maka hal itu sudah merupakan keniscayaan politik yang realistis.

Boleh  jadi dan besar kemungkinan ketika Presiden melakukan Resuffle Kabinet, beliau akan berada pada pertimbangan moral yang dominan untuk menyelamatkan Rakyat Indonesia yang sedang berada dalam kepungan Virus Corona yang amat berbahaya  serta mematikan, dan oleh karena itu, maka rakyat perlu segera untuk diselamatkan.

Tindakan itu dapat dilakukan melalui kerja nyata dari para menteri  dan jajarannnya dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan, terutama  dalam Bidang Ekonomi dan Kesehatan serta berbagai bidang lain yang terkait.