[caption id="attachment_223018" align="aligncenter" width="479" caption="Basuki T. Purnama (Foto : Istimewa)"][/caption] Kritik keras paparan dari Basuki T. Purnama selaku Wakil gubernur DKI terpilih kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Ia menegaskan adanya permainan proyek jembatan baru di Jakarta yang diberikan kepada jasa konsultan untuk bagi-bagi ke dalam kantong pejabat Dinas terkait. Selain itu, besarnya anggaran proyek jembatan yang baru menuai permasalahan mengenai dana Pekerjaan Umum (PU) tersebut. Adapun hal itu, Basuki menerima beberapa paparan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang merupakan proyek unggulan jembatan tersebut terus dilanjutkan karena beberapa faktor penting yang belum terselesaikan dari proyek tersebut. Kontroversi Basuki mengenai hal itu, langsung memotong pembicaraan dari paparan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ujarnya mengenai proyek jembatan baru di Jakarta yang sedang dibangun membuat pemborosan APBD yang banyak memakan uang rakyat Jakarta. Di samping itu, ia tegaskan kembali kepada Dinas Pekerjaan Umum besarnya angka pengeluaran ada faktor indikasi bagi hasil kepada kantong-kantong terkait untuk memenangkan proyek lewat jasa konsultan. Ia mengimbuhkan proyek tersebut akan kita lanjutkan dengan 2(dua) pilihan yaitu potong anggaran dana proyek atau hapus semua pembangunan pekerjaan umum yang sedang di jalankan.
Keberanian Basuki yang menegaskan hal itu mengkaitkan dugaan korupsi atas pekerjaan jembatan baru MRT yang akan dibangun dan akan membawanya kepihak berwajib yaitu lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK). Selain itu, kebiasaan para Dinas Provinsi DKI Jakarta yang selalu memenangkan penawaran yang tinggi atas tender yang diberikan kepada jasa konsultan merupakan celah bagi hasil antara kedua belah pihak. Basuki pun melanjutkan, bila proyek jembatan tersebut dilanjutkan saya akan pantau terus dan mengaudit secara keseluruhan proyek tersebut dengan transparan dan dibantu tim pengawas keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun dengan adanya proyek pembangunan selanjutnya yang akan ditenderkan, Basuki menginginkan angka yang terlalu tinggi ditawarkan oleh jasa konsultan segera dicoret dan dihapus dari daftar tender jasa konsultan.
Mengingat hal itu, Basuki menginginkan pula bila proyek jembatan baru tersebut tetap dilakukan dengan angka proyek yang besar. Maka ia menegaskan potong dana operasionalnya untuk membantu biaya Dinas Pekerjaan umum. Karena tugas saya disini yaitu untuk memotong anggaran proyek yang berlebihan tidak hanya untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) saja melainkan untuk dinas-dinas yang lain sebagai bentuk pemborosan anggaran. ungkapnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H