Refleksi Akhir Tahun dengan tema Catatan Kritis Menuju Indonesia Maju  yang diselenggarakan oleh Kelompok Cipayung di Wisma Trisakti DPP GMNI (Selasa, 31 Desember 2019) menghasilkan beberapa catatan kritis untuk mendukung Indonesia Maju pada seluruh bidang kehidupan berbangsa bernegara.
Di bidang politik, Kelompok Cipayung sangat terfokus menyikapi fenomena hoax dan hate speech yang marak selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Selain itu juga perilaku represif aparat penegak hukum kepada mahasiswa saat demonstrasi menyikapi RUU dan UU kontroversial dan kepada rakyat selama kerusuhan di Papua.
Di bidang ekonomi, Kelompok Cipayung menyoroti mangkraknya investasi yang masuk ke Indonesia. Serta menyarankan pemerintah agar waspada terhadap proyeksi lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan konsekuensi perang dagang pasca Pemilu Amerika Serikat 2020. Kelompok Cipayung juga menggarisbawahi bahwa infrastruktur belum menyentuh kebutuhan ekonomi kerakyatan.
Di Bidang Hukum, Cipayung mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama kawal 50 rancangan atau revisi undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Beberapa RUU tersebut menjadi kontroversi public, misalnya RUU pertanahan yang berpotensi mengamputasi UU Pokok Agraria no 5 tahun 1960.
Kemudian di bidang sosial, kelompok cipayung mengingatkan pemerintah perihal jumlah pengangguran yang tinggi hampir 5,28 persen dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Menimbang kemajuan progres Revolusi Industri 4.0, bukan tidak mungkin kondisi tersebut memburuk. Calon pekerja (siswa dan mahasiswa) haruslah juga mendapatkan pendidikan kebangsaan.
Di bidang pertahanan-keamanan, kelompok cipayung melihat Laut Cina Selatan. Belum lama, Kapal Penjaga Pantai Tiongkok sampai masuk ke wilayah Natuna.
Sebagai solusinya, di bidang politik kelompok cipayung menekankan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai luhur dan karakter kebangsaan dan resolusi konflik yang berdasarkan HAM yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Â Sedangkan di bidang ekonomi, mendorong secara masif praktik-praktik ekonomi kerakyatan dimana kelompok cipayung sangat siap terlibat aktif.
Di bidang sosial, kelompok cipayung menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar ditujukan untuk menjadi pekerja. Lebih jauh menjadi pekerja terampil. Kelompok cipayung sangat siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam implementasi pendidikan kebangsaan, di dalam dan di luar kelas, selama kuliah atau setelahnya.
Cipayung juga mendesak Mendikbud untuk segera merealisasi permenristek dikti no 55 tahun 2018 dan menggugurkan SK Dikti no 26 tahun 2002, kelompok cipayung akan merumuskan naskah akademiknya dan menyerahkannya ke Komisi 10 DPR RI.
Begitu juga halnya menyikapi isu ketimpangan, pajak progresif bisa menjadi solusi. Sedangkan dalam kasus di LCS, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus berupaya hadir secara fisik, baik berupa infrastruktur seperti pelabuhan, tower komunikasi dll atau non-infrastruktur seperti melakukan transmigrasi ke pulau-pulau di Natuna, atau sampai militer seperti melakukan latihan militer dan gelar pasukan secara rutin bersama negara-negara lain.
Acara yang baru pertama kali terselenggara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum dari tiga organisasi yg tergabung dalam kelompok cipayung, yaitu Imanuel Cahyadi selaku Ketua Umum DPP GMNI, Saddam Al Jihad yang menjabat Ketua Umum PB HMI dan Bung Korneles Galanjinjinay yg menjabat Ketua Umum PP GMKI. Adapun Ketua maupun perwakilan PMII dan PMKRI berhalangan hadir karena agenda di luar daerah.
