Jauh dari hiruk-pikuk Pilpres di Pulau Jawa, beberapa waktu yang lalu, kota tempat saya tinggal saat ini, Samarinda Tepian Mahakam diguyur aksi massa menolak pembangunan pabrik semen. Sejak awal saya berpikir, memangnya seberapa penting Kalimantan Timur mempunyai pabrik semen?
Besok, Senin (8/4/2019) aksi demonstrasi menolak pabrik semen rencananya akan dilakukan lagi. Aksi demonstrasi menolak pembangunan pabrik semen akan kembali berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Masih terekam dengan jelas pengalaman saya, seorang jurnalis baru yang ditugaskan seorang diri dari kantor di Samarinda meliput aksi sejenis akhir Maret 2019 lalu.
Sebagai kisah awal, pada 15 Maret 2019 lalu, saya pernah menulis berita tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima audiensi dari investor China untuk menindaklanjuti pembangunan pabrik semen di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saya tidak pernah menyangka berita yang saya liput bersama kawan-kawan akan menuai protes yang boleh dikata cukup seru.
Izinkan saya mengulas sedikit suasana demo pasa 25 Maret 2019 lalu. Sekitar pukul 09.00 WITA sampai 10.00 WITA mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Peduli Karst Kalimantan Timur berkumpul di Taman Samarendah menuju Kantor Gubernur. Kebetulan, saya sudah lebih dulu menyambangi Kantor Gubernur melihat kondisi disana. Sudah banyak sekali aparat keamanan yakni kepolisian sampai intel Brimob disiapkan. Iseng, saya bergabung duduk bersama para polwan. Mereka sibuk membagikan cerita soal bahaya ketika mengawal demonstrasi. Mereka juga sibuk foto tentunya dan bergosip.
Dalam ingatan saya, massa baru tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 10.45 WITA. Saya pun beranjak kelaur dari Kantor Gubernur untuk melihat massa. Ada banyak golongan mahasiswa dengan bendera kampus organisasi mulai menyuarakan orasi. Umumnya mereka mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Mulawarman, Universitas Tujuh Belas Agustus, dan Universitas Balikpapan menggenapi jumlah massa sekitar 200 orang. Bendera dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, dan LMDN berkibar di bawah matahari yang entah terasa sangat menyengat kulit.
Aksi massa dimulai. Mereka meminta Gubernur Kaltim Isran Noor mencabut izin pabrikasi semen di Kaltim dari investor Cina. Dalam aksi demo yang sama, massa juga menuntut pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah membuat masyarakat Kaltim tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada untuk pertanian, perhutanan, ataupun perkebunan.
Dua jam pertama sebelum makan siang, demonstrasi ini hanya sebatas teriak-teriak orasi saja. Ada saja kelakuan lucu anak mahasiswa zaman now. Salah satu orator meminta kawannya untuk memfoto dia saat berorasi.
“Foto yang bagus ya,” demikian kira-kira katanya. Wah, jadi memang eksistensi sangat penting ya. Bahkan ketika demonstrasi, eksistensi individu wajib terlihat di media sosial. Saya tertawa dalam hati, namun tentu ini adalah contoh konkret perilaku kita di masa kini. Mau kamu kiri radikal atau kanan ekstrimis, di media sosial, kita setara ingin menonjolkan diri.
Kelakukan mahasiswa yang unik tak sendiri. Saya juga mendapati seorang polisi yang berdiri di samping mahasiswa dengan seragam lengkap meminta temannya untuk memfoto dia dari jauh. Sungguh saya sangat geli melihat kelakuan Pak Polisi, dengan pose serius sedang mengawal aksi demo. Saya tak lupa ekspresi Pak Polisi dengan foto candid membuat mukanya tampak serius menuju garang.
Saya tergelitik dengan salah satu orator yang mengatakan kedatangan mereka dengan aksi demonstrasi adalah untuk menagih janji Isran Noor. Apa pasalnya? Oh ya, saya ingat, Isran memang pernah menyinggung perihak pencabutan IUP dalam kuliah umum bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Tepatnya pada 8 Maret 2019 di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
Dalam pidatonya itu Isran memang entah dalam keadaan sadar atau hanya mencoba melucu, dia mengatakan bahwa usaha tambang jika merusak dan pelaku usaha mangkir dari kewajiban melakukan reklamasi akan ditindak dan ditutup. Bahkan Isran mengaku tidak bermasalah jika perusahaan tambang ditutup dengan resiko pendapatan asli daerah (PAD) dari dana bagi hasil akan berkurang.
