Krisis Ketahanan Pangan di Myanmar: Konflik, Ekonomi, dan Cuaca Ekstrim

Kondisi Krisis Pangan di Myanmar

Myanmar, sebuah negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, telah dimasukkan dalam enam dari delapan edisi Global Food Security Index (GFSI). Meskipun modifikasi metodologi penilaian menghalangi perbandingan langsung dari angka-angka tersebut, Myanmar ditetapkan sebagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan yang signifikan dalam hal ketahanan pangan untuk pertama kalinya dan sekali lagi pada edisi kali ini (GRFC 2023). Jenis krisis pangan yang terjadi adalah kekurangan makanan dan kekurangan tempat layanan yang layak, banyak nya fasilitas rumah sakit yang  rusak akibat konflik militer di myanmar, dan banyak nya kekurangan air bersih bagi para pengungsi. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakstabilan dan konflik yang terjadi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021, yang mengakibatkan pengungsian yang signifikan, penghancuran lahan pertanian dan properti, serta pembatasan akses pasar.

Sumber: HNRP,2024

Sumber: UNOCHA,2024 

Di tahun 2023 menjadi puncak krisis pangan di myanmar, 19% dari total populasi menghadapi tingkat kerawanan pangan akut. Di antara mereka, 1,4 juta orang menghadapi keadaan darurat . Dan pada tahun 2024 23% dari populasi diproyeksikan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi . Dari jumlah tersebut, 2,4 juta orang diproyeksikan berada dalam keadaan darurat (OCHA,2024). Dan peningkatan persentase krisis pangan yang dialami akibat situasi  disebabkan oleh konflik yang semakin meningkat, dan ketersediaan pangan yang lebih rendah selama puncak musim paceklik, ditambah dengan risiko banjir yang tinggi selama musim hujan (OCHA, Januari 2024).

Apa penyebab krisis pangan?
Beberapa hal yang menyebabkan krisis pangan tahun 2023 -2024 ini terjadi adalah mulai dari konflik yang terjadi di negara, permasalahan ekonomi dan juga perubahan iklim yang ekstrim.

Konflik

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021 dan deklarasi keadaan darurat yang menyusul, rasa tidak aman yang ada telah mengakibatkan pengungsian yang signifikan, penghancuran infrastruktur, terhambatnya akses ke layanan dasar, dan terhambatnya pergerakan barang pertanian dan makanan. Menjelang akhir tahun, intensitas konflik meningkat, mengakibatkan sekitar 628.000 orang mengungsi antara Oktober dan Desember 2023 (OCHA, 2024).

Lebih dari setengah dari seluruh pengungsi internal, di lokasi-lokasi seperti Rakhine dan di seluruh Shan selatan, Kayah, dan Kachin, bergantung pada bantuan dari luar untuk mengamankan pasokan makanan mereka. Pembatasan yang dilakukan terhadap kebebasan bergerak, ditambah dengan rasa tidak aman yang ada, menambah kesulitan yang dihadapi saat merespons situasi kemanusiaan. Pada pertengahan tahun 2023, seperempat petani yang disurvei di daerah yang dianggap tidak aman melaporkan kesulitan dalam mengakses pupuk yang diperlukan. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa mengurangi luas area yang ditanami, sebuah keputusan yang terutama terjadi di kalangan petani kecil. (OCHA, 2024).

Ketidakstabilan ekonomi
Harga eceran beras menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak bulan-bulan awal tahun 2022 dan seterusnya, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bulan September 2023. Hal ini terutama didorong oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk ketersediaan pasar yang terbatas dan gangguan yang terkait dengan konflik (FAO, November 2023). Penurunan musiman dalam harga beras dimitigasi oleh panen beras di bawah rata-rata, peningkatan biaya input pertanian, dan peningkatan biaya transportasi. Seperti yang diamati oleh FAO pada Januari 2024, harga telah mencapai 65% di atas tingkat yang sudah tinggi yang tercatat pada tahun 2022. Demikian pula, WFP melaporkan pada Januari 2024 bahwa harga sekeranjang makanan pokok 69% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Cuaca ekstrim
Topan yang dinamai Mocha ini mendarat di bulan Mei 2023, mengakibatkan banjir besar dan kerusakan infrastruktur yang berdampak pada populasi sekitar 3,4 juta orang. Selain itu, peristiwa ini menyebabkan tergenangnya sekitar 326.000 hektare lahan pertanian. Hal ini berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan petani kecil, terutama di wilayah barat dan barat laut, dimana tingkat kerawanannya masih cukup tinggi (OCHA, 2024).

Opini untuk Menyelesaikan ketidak-tahanan pangan

Myanmar adalah negara berkembang dengan tingkat ekonomi yang rendah. Untuk mengimplementasikan solusi, diperlukan investasi finansial yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu untuk membangun cadangan makanan atau mengganti makanan pokok. Namun, hal ini akan membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan dan teknologi yang canggih.

Pemerintah harus mengambil peran utama dalam mengatasi krisis pangan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan memastikan perlindungan bagi mereka yang terkena dampaknya. Namun, kompleksitas situasi ini diperparah dengan ketidakstabilan politik dan konflik militer yang sedang berlangsung di Myanmar, yang tidak diragukan lagi akan memberikan tantangan yang signifikan terhadap solusi yang diusulkan. Banyak negara dan organisasi internasional dan non-internasional telah berusaha untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, akan lebih bijaksana jika kita mengatasi penyebab utama dari masalah ini. Penyebab utama dari krisis ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk konflik militer yang berkepanjangan, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan dampak dari kondisi cuaca yang ekstrim. Akan lebih baik untuk mengatasi akar permasalahan dengan cara yang sistematis.

Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian konflik militer sebagai cara untuk mendorong stabilitas. Selanjutnya, kekurangan infrastruktur harus diperbaiki. Terakhir, kolaborasi internasional sangat penting untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem dan memfasilitasi adaptasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakstabilan negara, baik secara politik maupun keamanan, sebagai prioritas, dan kemudian mengatasi aspek-aspek lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau, negara dan penguasanya berdaulat atas semua orang dalam penerapan hukum. Mereka yang memahami hukum alam dan hak-haknya akan bersedia untuk menandatangani kontrak sosial. Dapat dikatakan bahwa manusia membutuhkan kekuatan eksternal untuk menjamin kesetiaan mereka pada kontrak tersebut. Kontrak dalam bentuk perjanjian inilah yang kemudian menegaskan peran negara sebagai otoritas publik (Schmandt, 1960).

Referensi

FSIN. (2023). The Global Report on Food Crises 2023. Food Security Information Network. Retrieved November 28, 2024. https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2023.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). Myanmar humanitarian update No. 35: 2023 year in review. Retrieved November 28, 2024. https://www.unocha.org/publications/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-35-2023-year-review.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). Myanmar humanitarian needs and response plan 2024: Quarter two dashboard (Jan-Jun 2024). Retrieved November 28, 2024. https://www.unocha.org/publications/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-and-response-plan-2024-quarter-two-dashboard-jan-jun-2024.