Sistem Hukum KUHP Makar

Hukum pidana yang berlaku saat ini adalah hukum pidana asal kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indi. Pengesahan dilakukan melalui Staatsblad nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Dalam KUHP, aturan makar dibagi menjadi beberapa pasal, seperti Pasal 104 (makar demi keamanan Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 106 (makar terhadap wilayah negara) dan Pasal 107 (makar terhadap wilayah negara). pemerintah) . . Semua artikel ini memiliki beberapa interpretasi. Karena ambiguitas ini, penggunaan pasal-pasal makar seringkali bertentangan dengan semangat demokrasi. Hal itu digunakan pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis yang tidak memenuhi syarat untuk dicap sebagai "gerakan makar". Seperti yang terjadi pada gerakan #2019GantiPresiden dan demonstrasi rakyat Papua yang menuntut penegakan hak asasi manusia dan kemerdekaan.

Selain makar, ketentuan undang-undang yang bermasalah juga menyangkut penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam KUHP, aturan tentang hal ini diatur dalam pasal 134, 136 bis dan 135. Pasal-pasal ini menetapkan presiden dan wakilnya sebagai otoritas suci. Kritik dapat diubah menjadi penghinaan - dan pemerintah tidak segan-segan mencelakainya. Pasal-pasal ini diambil dari WvS, yang sepanjang sejarah digunakan oleh pemerintah kolonial untuk membungkam kritik terhadap Hindia Belanda, selain untuk mengontrol kegiatan politik dan intelektual para prajurit. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007. Alasan Mahkamah Konstitusi: pasal-pasal yang ada bertentangan dengan kebebasan berekspresi, menulis, dan berbicara warga negara.

KUHP Indonesia
 Hukum Pidana atau  Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan substantif di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini adalah  hukum pidana asal kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indi. Pengesahan dilakukan melalui Staatsblad nomor 732 Tahun 1915  dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap diberlakukan dan harmonisasi ketentuan diikuti dengan pembatalan pasal-pasal yang dicabut. sesuai Hal itu didasarkan pada ketentuan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala badan  dan peraturan Negara yang  ada akan dilaksanakan tanpa penundaan sampai dengan dibentuknya yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini". Peraturan-peraturan itulah yang kemudian menjadi landasan hukum pelaksanaan segala peraturan hukum pada masa pemerintahan kolonial pada masa kemerdekaan.  Untuk memperkuat penegakan hukum pidana pada masa penjajahan, pemerintah mengundangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang ini kemudian dijadikan dasar hukum untuk perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indien menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian dikenal dengan KUHP.

Misi  RKUHP yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) topik, antara lain:
 1. Dekolonisasi: upaya menghilangkan nuansa kolonial dari isi hukum pidana lama, yaitu penerapan hukum koreksi-restoratif-restoratif, tujuan dan pedoman pemidanaan (norma penal), dan ini termasuk misalnya sanksi pidana alternatif. pengawasan pidana dan pengawasan pidana. pekerjaan sosial, jika tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 
 2. Demokratisasi: demokratisasi susunan kata pidana  RKUHP menurut aspek hukum UUD (Pasal 28 J UUD 1945) dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi pasal-pasal KUHP yang sesuai;
 
 3. Konsolidasi: Rekonstruksi ketentuan pidana  KUHP lama dan bagian-bagian KUHP di luar KUHP secara keseluruhan melalui recoding (terbuka terbatas). Tujuannya adalah untuk menyatukan aturan-aturan yang terpisah-pisah yang harus dimasukkan kembali ke dalam KUHP;
 
 4. Harmonisasi: suatu bentuk adaptasi dan keselarasan dalam menyikapi perkembangan hukum terkini tanpa mengganti peraturan perundang-undangan yang ada;

5. Modernisasi: filosofi balas dendam klasik (Daad-strafrecht)  berorientasi pada tindakan secara eksklusif dengan filosofi terintegrasi yang memperhatikan aspek tindakan, pelaku dan korban kejahatan (pengurangan dan pengurangan hukuman). (Kementerian Hukum dan HAM Banten)
 

Hukum pidana baru dibuat semata-mata untuk masa depan negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi)  resmi menandatangani KUHP setelah proyek tersebut disetujui DPR RI. Keppres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Januari 2023 berdasarkan salinan Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun  2023.  
 Pasal 104
 Ancamannya adalah makar, yang tujuannya membunuh atau merebut kemerdekaan atau menghalangi kekuasaan presiden atau wakil presiden untuk memerintah.
 dengan hukuman mati atau  penjara seumur hidup atau  penjara sampai dua puluh tahun.  
 Pasal 105
 Pasal ini dibatalkan oleh UU No. 1/1946, Pasal VIII, ayat 13.  

 Pasal 106
 Pengkhianatan tingkat tinggi, yang tujuannya adalah untuk memperoleh seluruh atau sebagian  wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau  paling lama dua puluh tahun.  

Pasal 107

(1) Karena makar, dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, - diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Menurut ayat 2, pemimpin dan pelaku makar yang disebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara  paling lama dua puluh tahun.
 
Berdasarkan informasi yang tercantum di atas, saya dapat mengatakan bahwa  pasal 104-107 KUHP, yang mengatur tentang makar tingkat tinggi, saat ini jauh lebih tajam dan lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dari zaman Belanda semakin banyak digunakan  saat ini dan  banyak lagi yang sedang dalam proses pengesahan. Menurut saya,  KUHP bisa dianggap wajar dan cocok untuk dilanjutkan di sini juga.