Urbanisasi setali tiga uang dengan istilah 'mengadu nasib'. Yang namanya mengadu, maka untung-rugi adalah jawaban dari kerja. Pada proses 'mengadu' inilah para pencari nasib di kota besar dipertaruhkan. Walau problematika urbanisasi adalah pada proses 'persiapan' mengadu nasib. Namun tidak ada yang bisa mencegah orang mengadu nasib. Mindset yang kadung kita anut sejak dulu. Ditambah, kini begitu sarkas kita pada arus urbanisasi.
Coba tengok operasi yustisia di terminal atau pusat keramaian. Orang yang tidak memiliki 'KTP kota' akan dibina. Atau secara implisit, ada penghitungan jumlah pemudik di H-7 dan H+7 di terminal/stasiun/bandara. Belum lagi kini di DKI sendiri, pihak RT/RW diminta untuk mendata warganya. Adapun pihak Disdukcapil DKI akan datang ke komplek elit sampai kampung untun mendata (baca: merazia) kaum pendatang. Bukankah hal ini menyiratkan 'Ngapain lho dateng kesini? (dengan dada dibusungkan)' kepada para pendatang. Ironisnya, bisa jadi pejabat/pendata/RT/RW/kita sendiri sebagai penduduk kota adalah dulunya pendatang.
Sehingga tersirat pula kesan, kalau yang datang lebih dahulu ke kota oke-oke saja. Tapi tidak bagi yang datang barusan atau nanti. Sejak kapan mindset pseudo-kolonial ini hinggap di kepala kita? Kenapa pseud0 atau samar? Karena toh kaum pendatang dahulu tidak menguasai kota secara absolut. Karena mau tak mau kota besar sekarang adalah dahulu juga desa atau kampung. Dan di kampung ini, ada penduduk lokal. Pseudo-kolonialisme pun terjadi pada penduduk asli. Banyak dari warga desanya, yang kini kota, kalah bersaing dengan kaum pendatang yang datang sejak dasawarsa dulu.
Mengapa melarang orang yang mengadu nasib ke kota besar. Padahal nenek/kakek kita dulu juga mengadu nasib ke kota? Jadi rancu jika kita begitu sarkas pada arus urbanisasi. Dan highlight sarkasme ini terjadi memang paska hari raya. Bagaimana dengan para pendatang yang setiap hari/bulan/tahun datang dan pergi. Sehingga nampak stigma hari raya sebagai pemicu arus urban yang begitu masif. Walau urbanisasi sendiri sebagai hal yang wajar di banyak negara Asia. (Baca artikel saya: Realisasi Harapan dan Kenyataan Bonus Demografi Dimulai dari Desa)
Kaum pendatang yang datang ke kota pun menjadi penyuplai tenaga kerja di kota. Jika banyak yang menyorot sisi negatif kaum pendatang yang miskin, tanpa skill dan nekat. Bagaimana dengan pekerja kantor yang datang dari pelosok Kalimantan, Papua, Flores, dll. Para freshgrads yang dengan skill, kompetensi, dan pengalaman mencari kerja di kota besar. Bukankah mereka juga kaum pendatang? Tapi tentunya dengan ekspektasi yang lebih. Naifnya, kita menyoroti dan melabeli pengamen, preman, gelandangan, dkk sebagai 'inilah kaum pendatang'.Â
Segregasi naif ini menjadi kian banal saat ini. Pejabat dan pemerintah kota membentengi diri mereka dari serbuan kaum pendatang. Terutama pada yang memiliki kompetensi kerja nol. Sehingga menegaskan sekali lagi kota tidak ramah bagi kaum agraris. Jika ingin menjadi orang kota, baiknya menyerap dan merubah diri menjadi kaum industrialis. Padahal sekali lagi, mindset 'mengadu nasib' akan tetap ada dalam tiap kepala kita. Kota akan menjadi tanah yang dijanjikan jika kita mau mau mengumpamakannya. (Baca artikel saya: Hilangkan Stigma Kaum Pendatang)
Usul solutif dari arus urbanisasi memang kini sulit dipecahkan. Karena ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pembangunan begitu nyata dan terjadi lama di Indonesia. Saat kota terus membangun fisik dan sumber daya manusianya, desa masih terseok menyamai lajunya. Kala pemerintahan kita dulu begitu sentralistik, desentralisasi kini menjadi pola yang sulit diaplikasikan. Saat sistem pemerintah baru mencoba merubahnya, rezim status quo pun menyalak dan melawan. Politisasi kepentingan antara rakyat dan elit lawas pun menjadi tontonan sandiwara yang sulit mencari akhirnya.
Saat pemerintahan di kota besar kewalahan mencegah kaum pendatang. Banyak pemerintah daerah tutup mata pada fenomena ini. Pembangunan fisik desa bisa jadi mencegah minat orang untuk pergi ke kota. Namun tidak dengan pola fikir yang difahami dan dimaknai dengan pendidikan dan kultur. Lihat saja pendidikan kita yang begitu 'kekotaan'. Dari mulai UN online sampai Full Day School adalah dogma kaum urban atau kota. Atau tontonan film/sinetron/acara di TV yang begitu menghura-hurakan kehidupan hedonis selebritis di kota besar. Dan tak salah jika lulus SMP/SMA nanti mereka mengadu nasib ke kota.
Sayang, warga kota kini begitu sarkas pada para pengadu nasib. Kaum pendatang yang well-educated bolehlah menjadi bagian warga kota. Tapi tidak dengan yang tidak terdidik. Walau sarkas, mungkin dalam hati kita akan melabeli mereka dengan, maaf, sampah masyarakat. Jadi sekarang masalahnya, tanggung jawab siapakah orang yang tidak terdidik ini? Saya rasa kita masih memiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah.
---
Salam,
Wollongong, 4 Juli 2017
03:05 pm
