Memahami Kolektivisme & Teretorialisme di Konflik Transportasi Konvensional-Online

Sepertinya 'perang' antar moda transportasi online dan konvensional urung selesai. Tahun lalu saya membahas gesekan taksi konvensional dan online disini. Namun, sepertinya belum ada respons dan solusi serius dari pihak terkait menyoal ini. Apa yang terjadi di masyarakat adalah kolektivisme sopir angkot yang salah tempat. Ditambah mental pejabat yang sudah lama dipraktikkan mereka. Menjadikan ojek online pilihan kaum milenial, dan akhirnya non-milenial. 

Berbondong-bondong sopir taksi/angkot/ojek kini cenderung menyelesaikan dengan caranya sendiri. Banyak diberitakan soal aksi anarkis baik sopir taksi/angkot/ojek yang cenderung mengerikan bagi pengguna jasa. Saya mengerti ada kumulasi kecemasan dari penyedia jasa transportasi konvensional. Saat motif pengguna jasa mereka dengan menyetop di pinggir jalan tergantikan dengan fungsi real time aplikasi, wajar sopir taksi/angkot/ojek resah. 

Saat orang sudah jarang berdiri di pinggir jalan menyetop angkot. Atau pangkalan ojek sepi dari orang yang datang mengunjungi. Karena semua ini digantikan dengan sebuah klik aplikasi plus dijemput di lokasi. Lambat laun dapur penghidupan di rumah mereka tentu jarang ngebul. Namun, adakah pembenaran jika aksi main atur sendiri dengan 'mengusir/merusak' lahan hidup sopir ojek/mobil online? Adakah penengah (pihak terkait) yang sungguh-sungguh mencari solusi untuk gesekan ini?

Kolektivisme macam nggrudug pengemudi moda transportasi online menjadi kian sering. Hal yang sebenarnya juga merugikan pengguna jasa mereka. Saat kedua pihak berseteru ini saling mogok atau bahkan bentrok, pengguna jasa pun akhirnya akan terbengkalai dalam mobilitas mereka. 

Yang terjadi pun (sejak lama) pengguna jasa memilih kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil. Ditambah produsen dan dealer kendaraan menawarkan mobil/motor mereka dengan gencar. Kadang pun dengan diskon dan cicilan yang 'super murah'.

Sejak dahulu pula, sopir moda transportasi konvensional merasa dirinya menjadi 'pejabat'. Hal yang salah kaprah ini mengingkari axioma 'pembeli adalah raja'. Bagaimana sopir angkot bebas berhenti atau ngetem semaunya. 

Atau tak sering meminta penumpang turun karena setoran sudah cukup, penumpang sedikit, dan alasan lainnya. Seolah karena penumpang butuh mereka, sopir angkot kadang berbuat sebagai pejabat. Angkot mereka ya aturannya menurut sopirnya. Sifat teretorial seolah berkuasa pada satu entitas pun muncul dan kadang dijaga sedemikian.

Atau pengemudi ojek konvensional yang tak banyak getok harga semaunya. Penumpang tahu ada ketidakpastian ongkos saat naik ojek. Dan sebagai penumpang pun kadang tidak tahu arah atau tujuan. Yang terjadi adalah harga yang ternyata tidak sesuai 'konvensi standar' yang baik penumpang/pengojek pahami. Walau kadang ada tawar-menawar harga. 

Namun, ada saja cara pengemudi ojek untuk menambah 'argo'. Bisa dengan memutar-mutar mencari alamat. Padahal dekat dan pengemudi ojek tahu hal ini. Atau dengan dalih macet/hujan, dll yang kadang sebagai pengguna jasa menggunakan teknik 'ya sudahlah' demi mencegah konflik.

Berbeda dengan moda transportasi online yang benar-benar menjadikan pengguna adalah 'raja'. Pengguna diberi kemudahan untuk mengeklik dari smartphone mereka. Hal ini bisa dilakukan di mana pun mereka berada. Penumpang pun dijemput di lokasi. 

Tidak perlu lagi mengayunkan tangan di pinggir jalan atau menuju pangakalan. Harga jasa pun diukur dari jarak lokasi ke tempat tujuan. Walau hal ini merupakan hitungan vendor penyedia jasa transportasi online. Namun, hal ini dianggap wajar. Apalagi saat dibandingkan harganya dengan moda konvensional. Kadang ada perbedaan sekian rupiah yang signifikan.