Sekilas, judul di atas bernuansa romantis atau puitis. Ada kenangan yang dibangkitkan dalam fikiran. Ada memori yang berkelebat sejenak di hati. Hak untuk dilupakan pun menjadi oposisi abadi kerinduan.
Namun, konten artikel ini bukan tentang kematian rindu di tangan melupakan. Ada isu privasi digital yang harus kita fahami bersama. Dan yakinlah, isi artikel ini akan berguna untuk aku dan kamu di satu masa nanti.
Hak untuk dilupakan (right to erasure) menjadi sorotan publik dan media di tahun 2014. Saat itu, Mario Costeza Gonzales merasa Google merisak reputasi finansialnya. Hal ini karena Google memunculkan berita pelelangan rumah Mario akibat hutang di koran Lavanguardia. Padahal iklan Mario tersebut berasal dari tahun 1998.
Dimulai tahun 2009, Mario berjuang untuk dilupakan iklannya oleh Google. Melalui pengajuan kasus ke pengadilan yang pelik dan abstrak sifatnya. Akhirnya Mahkamah Agung Eropa mengabulkan permohonan Mario tahun 2014. Dan Google diminta segera menghilangkan iklan 36 kata tersebut.
Di tahun 2012, Uni Eropa mengajukan draft undang-undang tentang hak untuk dilupakan ini. Dalam press release yang disampaikan Wakil Presiden Uni Eropa, Viviane Reding, dinukilkan aturan berikut:
"... Another important way to give people control over their data: the right to be forgotten. I want to explicitly clarify that people shall have the right -- and not only the 'possibility' -- to withdraw their consent to the processing of the personal data they have given out themselves."
Salah satu cara publik memiliki kontrol atas data pribadi: hak untuk dilupakan. Saya ingin menegaskan bahwa hal ini sebagai hak dan bukan sebuah "kemungkinan" belaka. Yaitu untuk mengizinkan atau tidak data pribadi digunakan.
Perdebatan apakah Google bisa melakukan kontrol atas data users pun menjadi pelik. Meg Ambrose, pakar komunikasi digital dari Georgetown University, membenarkan hal ini.
Google bukan sebagai pengontrol data yang diunggah users internet. Namun, Google via mesin perambannya berfungsi sebagai penunjuk. Dalam hal ini semua data apapun yang users ingin tahu dan dapatkan.
Walau berkaca pada kasus Mario, putusan Mahkamah Agung Uni Eropa menentukan Google adalah pengontrol data. Selain ketetapan ini akan memberikan beban berat untuk Google. Secara implisit, Google "ditetapkan" sebagai pengontrol data user, tambah Meg Ambrose.Â
Uni Eropa pun mengatur hak untuk dilupakan dalam GDPR tahun 2016. Secara khusus hak ini (right to erasure) dinukilkan dalam Article 17 yang intinya mengatur penghapusan data users oleh pengontrol; atas izin users, berdasar hukum berlaku dan dilakukan sebaik-baiknya.
