Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, dan Setumpuk Uang

Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, dan Setumpuk Uang

(referensi tulisan: media on-line dan televisi nasional)

Adalah seorang Wakil Gubernur Jakarta-Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal dengan Pak Ahok-yang kembali mengamuk pada , Rabu, 23 Juli 2014 saat inspeksi mendadak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Entah ini amukan ke berapa dari sang "petugas bersih-bersih" sistem & aparat negara ini.

Adalah pemerintah yang memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kegiatan-kegiatan dengan membuat sebuah sistem dengan tujuan memberi manfaat bagi rakyatnya. Salah satu area yang dikelola dalam melayani rakyat terkait dengan pemantauan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang berada di jalan-jalan utama seyogyanya adalah alat berkendara atau angkutan yang menjamin keselamatan, kenyamanan, dan terjaganya kesehatan lingkungan dari kadar polutan. Di sinilah pemerintah berperan agar rakyat mendapatkan jaminan atas hal-hal tersebut di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan melalui Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor (kir). PNS adalah Pegawai Negeri Sipil para pelayan rakyat yang dibayar oleh rakyat untuk melayani rakyat dan dalam setiap proses penerimaannya, peminatnya membludak luar biasa banyaknya. Semoga daya tariknya adalah cita-cita mulia untuk mengabdi kepada rakyat, sekali lagi... semoga.

Mekanisme bagi kendaraan yang melakukan KIR adalah harus dilaluinya serangkaian assessment dengan alat-alat yang tentu saja harus mumpuni agar bisa mengeluarkan predikat “lolos uji KIR alias layak jalan” atau sebaliknya. Inilah logika sederhana yang membuat Pak Ahok berang luar biasa karena menemukan alat-alat uji tersebut 90% rusak sehingga hampir bisa dikatakan sama sekali tidak bisa dipercaya keandalannya. Jadi, bukankah ini sebuah proses dan kegiatan yang sia-sia alias kontraproduktif alias bohong-bohongan alias penghamburan uang rakyat untuk menyelenggarakan sistem uji dan lebih parahnya lagi ikut mempengaruhi rakyat untuk terlibat dalam sebuah sandiwara konyol?

Adegan sidak Pak Ahok dan Pak Bambang W. dari KPK bergeser dari pengecekan lapangan ke ruangan kantor dimana obyek temuan ini menjadi klimaks amuk Pak Wagub sehingga muncul ancaman pemecatan yaitu setumpuk uang di atas meja! Apa status uang sejumlah puluhan juta rupiah tersebut? Pungutan liar-logikanya sebagai penukar predikat “lolos uji”-Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per kendaraan. Jadi berapa omzet pungli sehari jika ada 500-700 kendaraan? Mesin uang yang sangat gemuk! Kembali ke motif atau daya tarik antusiasme calon PNS, semoga bukan ini alasan jujurnya.

Akan jadi apa negeri ini jika potret sidak ini mewakili seluruh sistem layanan pemerintahan yang ada? Akan jadi apa manusia-manusia negeri ini jika setiap hari berkutat dengan uang kotor seperti ini?

Namun suara malaikat berbisik di telinga saya“masih ada pelayan-pelayan rakyat yang bertangan dan berhati bersih”. Saya mengangguk sambil mengingat...keteladanan pemimpin bersih dan transparan seperti Pak Basuki Tjahaja Purnama dan institusi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Bangkitlah Indonesia, bangkitlah keteladanan kepemimpinan bersih!