Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada era Presiden Sukarno, terutama antara tahun 1959 dan 1966. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik unik:
1. Kepemimpinan Tunggal: Sistem ini memberikan peran dominan kepada Presiden Sukarno, yang juga disebut sebagai "Bung Karno." Ia adalah pemimpin tunggal yang memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan.
2. Sentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan dalam sistem Demokrasi Terpimpin sangat terpusat di tangan presiden. Parlemen dan partai politik memiliki peran yang sangat terbatas.
3. Ideologi Nasionalisme: Pemerintahan ini ditekankan pada ideologi nasionalisme, dengan fokus pada persatuan Indonesia dan penolakan terhadap pengaruh asing.
4. Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Sistem ini cenderung membatasi kebebasan berpendapat dan mengontrol media massa untuk mengamankan kekuasaan presiden.
5. Krisis Politik: Sistem ini akhirnya menghadapi krisis politik dan ekonomi yang serius, yang menyebabkan runtuhnya Demokrasi Terpimpin pada tahun 1966 dan berakhirnya masa pemerintahan Sukarno.
Demokrasi Terpimpin menjadi kontroversial karena kurangnya kebebasan politik dan penekanan pada kekuasaan tunggal. Setelah berakhirnya era Sukarno, Indonesia beralih ke sistem demokrasi parlementer dengan pembentukan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
