Kecurangan Kartu Prakerja Dapat Merugikan Negara

Banyak tersiar kabar di berbagai media sosial dengan dugaan kecurangan saat pendaftaran program kartu prakerja. Ada salah satu akun di media sosial menyebutkan bahwa dirinya bisa mendaftr dengan lima akun sekaligus dalam mendapatkan Rp 600 ribu selama empat bulan. Cuplikan foto soal dugaan penyalahgunaan ini tersebar diberbagai media seperti Facebook dan Twiter. 

Tempo sudah mencoba mengklarifikasi hal inikepada Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky.Namun, beliau tidak menjawab secara langsung apakah benar adanya penyalahgunaan seperti ini atau tidak. 

Gimana sih kecurangan yang terjadi saat pendaftaran kartu prakerja ini? Biasanya pelaku ini bertugas menjadi joki atau bisa disebut calo dengan melakukan penawaran kepada masyarakat yang masih kurang akan pengunaan internet dengan iming-iming dapat uang perbulan selama empat bulan dengan hanya memberikan kartu KTP dan KK. 

Bagi masyarakat yang belum paham secara teknis  dengan adanya program kartu prakerja ini pasti akan mau mau saja. Mereka pasti akan ngikut aja apa kata si joki atau calo tersebut, Akan tetapi disisi lain ini akan berpotensi adanya penipuan. Sebenarnya prosedur pendaftaran untuk mengikuti program Kartu Prakerja sebenarnya sederhana. Jadi ttidak perlu menggunakan jasa joki. 

Kok bisa terjadi kasus kecurangan disaat pendaftaran Kartu prakerja? bisa saja, seorang pakar data dari Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada, Mardhani Riesetiawan, menjelaskan bahwa kasus kecurangan atau fraund bisa disebabkan karena dua hal. Pertama, karena adanya kelemahan sistem sehingga memberikan celah atau peluang bagi para calo untuk melakukan kecurangan, dan yang kedua karena memang sudah didesain atau disengaja sejak awal. 

Dalam kasus perjokian program Kartu rakerja ini menurutnya, terjadi karena adanya kelemahan mekanisme dan proses pada [endaftaraan, verifikasi, maupun proses lainya. Misalnya, Sistem Kartu Prakerja memberikan persyaratan yang relatif mudah didapatkan secara bebas, di samping kesadaraan masyarakat atas pentingnya data pribadi yang masih rendah.

Data pribadi disini semisal Ktp atau NIK dan perlengkapanya seharusnya menjadi data pribadi yang tidak mudah untuk dibagikan dan diberikan ke orang lain. Ini kan gampang dan semudah itu memberikan data pribadi ke joki. Didalam kasus kecurangan Kartu Prakerja ini bisa juga terjadi karena ada pihak yang memanfaatkan adanya keuntungan yang bisa diambil dari program tersebut, sehingga dengan sengaja menyediakan jasa pendaftaran dengan jaminan lolos. 

Menurut mardhani, hampir seluruh sistem tidak ada yang bisa terhindar dari kecurangan, yang bisa dilakukan adalah bagaimana meminimalkan kasus-kasus kecurangan tersebut. Dengan karena itu, sejak awal sistem prakerja harus di desain secara aman. Untuk membuat desain yang aman, maka diperlukan perkuatan desain bisnis dari proses pendaftaran dan penanganan data yang memenuhi kaidah keamanan data dan sistem.

Kasus perjokian Kartu Prakerja juga sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi. Data yang diserahkan peserta kepada joki sangat rawan untuk diperjual-belikan dsan kemudian disalahgunakan misalnya untuk kredit dibank, peminjaman online, dan masih banyak kasusu lain yang bisa terjadi. Saat ini banyak yang memnfaatkan ini untuk kepentingan bisnis dan penguasaan data yang arahnya untuk mengambil keuntunggan sendiri bahkjan dapat merugikan oramg lain dan negara.

 Bukan hanya masalah tentang calo Kartu Prakerja, kurang tepat sasaran penerima insentif Kartu Prakerja juga dapat berakibat fatal. Banyak sekali penyalahgunaan kecuranagan apapun itu namanya itu akan mengakibatkan kerugian negara. Sejatinya, Kartu Prakerja merupakan salah  satuy program banyuan dari pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya. Target program ini, ditunjukan untuk para pencari kerja yang sulit mencari pekerjaan dan agar bisa buat usaha sendiri atau juga bagi pekrja ter-PHK atau pekerja yang mambutuhkan kompetensi.

Program dari Kartu Prakerja juga berbentuk subsidi upah atau gaji yang diberikan pemerintah kepada karyawan swasta dan pegawai honorer dalam wujud uang tunai. Bukanya dipai untuk meningkatkan kompetensi diri sesuai harapan pemerintah, oknum ini malah pakai uang tersebut untuk berfoya-foya. Sedangkan masih banyak orang yang benar benar membutuhkan diluar sana dan menunggu akunya untuk diloloskan.