Pertumbuhan Ekonomi dan Perpres TKA, Kue Ekonomi untuk Siapa?

Perekonomian Indonesia sekarang ini mengalami stagnasi dimana pertumbuhan selama masa pemerintahan Jokowi-JK hanya bertumbuh rata-rata 5% padahal yang dijanjikan sebesar 7% pada masa kampanye. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah sekarang ini melakukan beberapa cara yaitu meningkatan investasi dan hutang dari luar negeri. 

Dengan adanya pembiayaan dari luar negeri tersebut diharapkan menjadi pelumas percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan sektor riil sehingga terjadinya penciptaan lapangan kerja yang luas.

Dalam pelaksanaannya semakin sini semakin absurd dan cenderung tidak berpihak kepada rakyat Indonesia pada umumnya. Hutang luar negeri makin lama makin membengkak seiring dengan tambahan hutang dan terdepresiasinya nilai mata uang rupiah. Cara yang sangat tidak berpihak kepada rakyat untuk membayar hutang seperti austerity atau pengetatan dimana pajak ditingkatkan dan bahkan smartphone pun (yang mewah) seperti yang diuber-uber harus dimasukan dalam SPT, untuk apa? 

Semua hasil pajak yang notabene dipungut dari rakyat itu harus disetor kepada kreditor dalam bentuk pokok beserta bunga pinjamannya, itu lah prioritas APBN Indonesia untuk bayar hutang. Kebijakan neolib seperti ini menyengsarakan rakyat, yang dalam teorinya semakin meningkat hutang maka pertumbuhan ekonomi meningkat nyatanya dari beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya stagnan di 5% sungguh absurd dan tak sejalan dengan teorinya karena sebenarnya kebijakan seperti ini menguntungkan negara kreditor.

Selain pertumbuhan ekonomi kita yang hanya tumbuh di kisaran 5% ada lagi permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang meresahkan rakyat indonesia dimana ada tenaga kerja asing ilegal dari china masuk ke indonesia dan pembebasan visa bagi TKA yang akan bekerja di indonesia. di tambah lagi presiden melegalisasi hal tersebut dengan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi WNA untuk mengisi lapangan kerja di indonesia. Menurut data Databoks, Katadata Indonesia tahun 2017 jumlah TKA di Indonesia sebesar 126 ribu, bila dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia tahun 2017 sebesar 128 juta rasio perbandingan antara jumlah TKA dan angkatan kerja indonesia hanya 0.098% memang rasio tersebut jumlahnya kecil. 

Hanya saja bila bekaca pada negara Australia yang ingin mengimpor tenaga kerja dari Indonesia didasari karena kekurangan jumlah tenaga kerja di negaranya sendiri dalam sektor perhotelan, pariwisata, dan pekebunannya sehingga perlu impor tenaga kerja untuk mengisi sektor terebut. Di Indonesia rakyatnya masih banyak yang membutuhkan pekerjaan, pekerja masih tidak sejahtera tetapi mengapa pekerjaan harus diberikan ke TKA dengan dalih globalisasi dan equality bahwa banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri sehingga indonesia pun harus membuka ruang bagi TKA yang ingin bekerja di indonesia.

Bila kita hubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan Tenaga Kerja Asing, pertumbuhan ekonomi yang hanya dikisaran 5, peningkatan hutang dan investasi asing yang harapannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja secara implisit artinya sebagian kue ekonomi kita yang besarnya 5% tersebut sebagian dimakan oleh Tenaga Kerja Asing meskipun persentasenya kecil.

Akan tetapi apabila Perpres TKA yang bertujuan untuk memudahkan Tenaga Kerja Asing akan berimplikasi pada penambahan TKA dimasa yang akan datang yang pada akhirnya kue pertumbuhan ekonomi sedikit-sedikit di makan habis oleh TKA. Serbuan TKA makin bertambah sedangkan rakyat kita masih banyak yang menganggur dan setiap tahun tingkat pengangguran meningkat.

Harapan penulis, pemerintah jangan hanya fokus dan berbangga hati pada angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi (nyatanya tidak) akan tetapi kontribusi dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang oleh Tenaga Kerja Asing sehingga yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja asing, sedangkan masih banyak rakyat indonesa yang masih menganggur. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan manfaatkan BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dimana BUMN jangan menjadi jago kandang menguasai proyek hingga anak dan cucu perusahaan BUMN berikanlah sebagian proyek pemerintah yang bukan multi-miliar dollar kepada swasta domestik sehingga terjadi sinergi antara BUMN dan swasta domestik yang pada akhirnya mendorong lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. 

Dalam proteksionisme tenaga kerja lokal seharusnya pemerintah mengutamakan pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan investasi langsung (asing maupun domestik) seperti proyek pembangunan, pendirian perusahaan, dll sehingga tenaga kerja dapat diserap karena pada kenyataannya masih ada saja proyek atau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing disamping rakyat indonesia masih banyak yang menganggur.