Jokowi berulang kali berusaha memberikan sinyal mengajak prabowo untuk bertemu, bergabung dan merapat dalam jajaran Koalisi Indonesia Maju atau Pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa statmen yang dilontarkan Jokowi di berbagai kesempatan.
Selain itu dalam pidato penetapan dirinya sebagai Presiden terpilih 2019 di Rapat Pleno yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia sekali lagi mengajak persaingnya Prabowo Subianto- Sandiaga Uno untuk ikut membangun negara bersama dirinya.
Upaya pertemuan di antara kedua belah pihak pun mulai digagas. Jokowi diketahui telah mengutus beberapa orang untuk datang dan bertemu dengan Prabowo. Tercatat sudah tiga kali utusan Jokowi mencoba bertemu dengan Prabowo, mulai dari Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Gunawan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Tetapi sampai saat ini kubu prabowo masih belum memberikan respon dan balasan pasti terhadap ajakan tersebut. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengatakan bahwa Prabowo belum mengambil keputusan dan masih menimbang ajakan bertemu dan bergabung dari Jokowi. Sebab menurutnya ada proses pengambilan keputusan yang sangat mendalam, komprehensif  dan lengkap dari jajaran partai. Juga Prabowo tidak ingin melukai hati para pendukungnya.
Kendati demikian Sandiaga Uno, pasangan Probowo, terbuka untuk pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa semua dari satu pintu, yaitu  Pak Prabowo, tapi nanti ada saat yang tepat untuk pertemuan tersebut untuk bersama-sama membahas pembangunan Indonesia.
Sementara itu, menurut Laporan Khusus Majalah Tempo edisi 22 Juni 2019, yang berjudul "Kepala Intel dan Rekonsiliasi 212" menyebutkan Jokowi bersedia memberikan jabatan di pemerintah andai prabowo dan partainya mau bergabung bersamanya.
Dalam laporan tersebut dijelaskan makna dari angka 212 yaitu Prabowo dan Partai Gerindra akan diberikan jatah 2 Menteri, 1 Ketua MPR, dan 2 Wantimpres.
Masih di dalam Laporan Khusus Majalah Tempo yang berjudul "Kepala Intel dan Rekonsiliasi 212", seorang pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi membenarkan adanya tawaran posisi bagi gerindra di kabinet, tapi, katanya, kubu prabowolah yang memintanya.
Isu tersebut lantas di bantah oleh anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadari. Dikutip dari cnnindonesia.com, Maher membantah partainya atau Prabowo meminta posisi atau jabatan tertentu.
Arsul Sani, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, pun mengatakan Gerindra berada diurutan pertama untuk diajak bergabung dalam koalisi dibanding Partai Demokrat dan Partai Amanat nasional.
"Gerindra Partai gentlemen, bukan partai resistan. Kalau tawaran menteri untuk Gerindra, itu hal yang wajar," ujar Arsul Sani.
