Kacamata Ekonomi Politik: Membongkar Pembangunan SADC

Ekonomi politik menjelma menjadi suatu studi yang maha penting di zaman ini. Studi ini menelisik hubungan antara faktor ekonomi dan faktor politik atau kekuasaan yang diturunkan berupa kebijakan ataupun aturan perundang-undangan yang berkaitan pada distribusi kekayaan kepada masyarakat (Acemoglu & Robinson, 2012). Dewasa ini banyak Keputusan yang berkaitan tentang ekonomi tak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi saja, melainkan melibatkan power yang didalamnya ada ideologi, tawar menawar aktor-aktor politik dan kepentingan berbagai kelompok. Dengan pendekatan ekonomi politik ini membuat kita memiliki helicopter view yang membantu kita memahami suatu kebijakan ekonomi dibuat, diaplikasikan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat keseluruhan.

Dalam kacamata ekonomi politik pendistribusian kekayaan dan power menjadi faktor Analisa yang utama. Memahami bagaimana kekayaan itu didistribusikan ke masyarakat, serta faktor yang mempengaruhi itu, akan memberikan kita pengetahuan yang penting tentang ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi sosial masyarakat. Pisau analisa ekonomi politik juga membantu kita melihat bagaimana kebijakan ekonomi secara spesifik, seperti kebijakan Pembangunan, kebijakan fiskal dan moneter dan  bagaimana kebijakan itu dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, aktor politik dan ideologi.

Dalam melihat hubungan ekonomi dan politik ini sangat masuk akal jika memasukkan kata Pembangunan sebagai bentuk perbaduan keduanya. Sama seperti studi ekonomi politik, Pembangunan sekarang seakan menjelma sebagai firman tuhan yang harus dilaksanakan. Bagaimana tidak, setiap negara bahkan setiap orang hari ini membahas terkait pembangunan dan menuntut agar melakukan pembangunan secepat dan semasif mungkin. Tetapi kata pembangunan secara keilmuan sama dengan keilmuan lainnya yaitu usaha untuk mensejahterakan, memajukan dan memperbaiki kehidupan masyarakat banyak.  Meskipun nantinya ketika kata ini sampai kepada masyarakat banyak akan menimbulkan arti yang sangat beragam tergantung dengan sudut pandang dan latar belakang orang yang mengucapkan. Meskipun begitu, pembangunan seringkali ditafsirkan oleh masyarakat adalah kemajuan atau ketercapaian sebuah masyarakat pada bidang ekonomi (budiman, 1995).

Salah satu konsep sentral dalam ekonomi politik ialah peranan institusi dalam melakukan pembangunan suatu negara. Institusi, baik itu yang inklusif ataupun yang ekstraktif menjadi tokoh utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan Pembangunan suatu negera mencapai kemakmuran ekonomi dan politiknya (Acemoglu & Robinson, 2012). Institusi yang inklusif mendorong keterbukaan, memberi perlindungan hukum yang mendorong partisipasi yang luas dan dengan itu akan menumbuhkan inovasi baru, dengan model seperti ini maka  akan menghasilkan lingkungan Pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan dengan institusi yang ekstraktif, menghambat partisipasi Masyarakat luas dalam Pembangunan ekonomi melainkan memusatkan Pembangunan ekonomi itu pada segelintir elit yang berkuasa, dengan model seperti ini akan menyebabkan penumpukan rasa ketidakadilan dan ketimpangan yang jika itu meluas maka akan menyebabkan ketidakstabilan politik.

Negara yang merupakan organisasi akbar membuat program dan janji Pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan dianggap sebagai salah satu jalan suci dan negara-negara berlomba dalam meniti jalan Pembangunan itu hari-hari ini. Begitupun negara-negara afrika, mereka ingin terlepas dari belenggu kemiskinan yang melanda mereka. Dengan semangat itu mereka mendirikan organisasi regional Bernama Southern African Development Community (SADC). Negara-negara di afrika bagian selatan adalah negara-negara yang dari dulu seakan tak bisa mencapai kemampuan ekonomi yang mumpuni untuk membuat mereka melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Ada keinginan dari mereka untuk membuat negaranya akhirnya dapat berdiri di kaki mereka sendiri dalam memanfaatkan sumber daya alamnya yang kaya tanpa harus terlalu bergantung pada negara lain.

Kawasan ini adalah Kawasan yang diberkati tuhan dengan sumberdaya yang melimpah. Namun selalu menjadi misteri kenapa mereka masih memiliki ketergantungan dalam mengelolanya. Dengan begitu negara-negera Kawasan afrika selatan sepakat dalam berjalan Bersama untuk kemudian menjalankan strategi program pembangunannya sendiri.

Pada awalnya SADC berusaha untuk melakukan integrasi politik negara Kawasan yang akhirnya berubah orientasi menjadi integrasi ekonomi negara anggotanya. Integrasi ini menyasar pada  liberalisasi pasar dan perdagangan. Didalam tubuh SADC ada badan yang Bernama SIPO (SADC Industrialization Poicy and Strategy) badan ini membuat kebijakan yang mengindustrialisasi negara anggota kelompok pengembangan afrika bagian selatan ini. Dalam hal ini tentu SIPO bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung dan mengembangkan industrialisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan dan menghidupkan kegiatan ekonomi. Badan ini juga merancang ekonomi yang mengurangi negara anggota memiliki ketergantungan pada hal-hal tertentu termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, Pelabuhan, rel kereta api yang dapat mendukung kegiatan ekonomi (SADC, 2015).

SADC juga memiliki program pengembangan dibidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan manufaktur. Hal ini tentu diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks hak Wanita, SADC juga berkomitmen untuk melibatkan Wanita dalam Pembangunan untuk mengurangi kesenjangan yang ada pendapatan laki-laki dan Wanita, melibatkan etika kepedulian dalam perencanaan pembangunan dan juga mempersempit kesenjangan pendapatan antar gender. Memberikan akses yang mudah untuk Wanita pada Pendidikan, pelatihan dan akses ekonomi serta peningkatan partisipasi Wanita dalam pengambilan Keputusan Tingkat lokal dan regional. Meskipun, secara praktek hari ini masih sangat minim namun, komitmen itu sudah patut diapresiasi.

Proses Pembangunan ini bukan tanpa halangan, mulai dari perbedaan keberanian politik, ketidaksamaan akses sumberdaya dan juga perbedaan perkembangan ekonomi lokal. Terkait dengan pertambangan pemerintahan bostwana memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka memberikan syarat setiap Perusahaan yang melakukan pertambangan berlian maka saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah. Tidak hanya itu, pertambangan yang dilakukan hanya diizinkan dibeberapa titik oleh pemerintahan bostwana. Dengan contoh ini tak semua negara SADC berani meniru Langkah yang diambil oleh bostwana. Terkait dengan akses sumberdaya juga berbeda, bostwana sangat memiliki ketergantungan serius pada sumberdaya berlian yang dimilikinya. Afrika Selatan juga memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Kawasan maka dengan mudahnya negara itu mendominasi pasar di afrika bagian Selatan. Masalah kemiskinan juga menjadi tantangan serius di Kawasan. Masalah kemiskinan ini di Kawasan banyak menyebabkan konflik terbuka antar golongandan etnis, dengan begitu Pembangunan akan sulit dilakukan jika konflik tetap terjadi.

Sehingga masalah kompleks SADC terkait Upaya kesejahteraan ini tak hanya menjadi masalah ekonomi melainkan juga politik di Kawasan, mengenai kedaulatan pemerintahan, kemiskinan dan juga penghentian konflik.