[caption id="attachment_369447" align="aligncenter" width="562" caption="#KabinetKerja Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat mendatangi Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2014) / (Kompas.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO)"][/caption]
Banyak beredarnya nama menteri sebelum diumumkan sore ini memang sempat memacu jantung. Untukku penulis pribadi yang sedang menjalani pendidikan dan punya cita-cita mengabdi pada sisi perekonomian Indonesia tentu paling was-was pada keputusan Jokowi tentang siapa Menteri Keuangan yang akan dipilih (artikel sebelumnya: LINK)
Namun, semua itu akhirnya menjadi tenang setelah nama Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro dipilih. Tentu para pegiat perekonomian, baik akademisi dan pasar baik nasional maupun internasional sudah tak asing lagi dengan nama ini. Bahkan, para birokrat pun sudah tak asing padanya karena beliau sebelumnya masuk di Kemenkeu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebelum kemudian diangkat menjadi Wamenkeu di KIB II mendampingi rekan satu almamater FEUI, Chatib Basri yang menjadi Menkeu.
Begitupun sebaliknya, sosok Bambang Brojonegoro juga bukan sosok yang akan "riwuh" dan merasa asing dengan pasar, kebijakan fiskal, makro, masalah-masalah di birokrasi dan segala macamnya. Penulis yakin, Dekan FEUI di era awal 2000an itu memiliki pengetahuan dan kapasitas yang mumpuni untuk duduk di posisi menteri keuangan Indonesia di kabinet penuh tantangan bersama Jokowi. Pada tulisan ini, saya tidak ingin mengulas biografi Bambang Brojonegoro, karena sudah banyak yang memuatnya, namun lebih pada pemikiran dan relevansinya dengan masalah yang dihadapi kabinet Jokowi-JK.
Kebijakan Kenaikan BBM Tidak Merakyat?
Sebagaimana kita tau dan sudah diungkapkan Jokowi dalam kampanye dan setelah dia terpilih serta dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dikurangi. Saat ini, sebagaimana penulis sudah ungkap di artikel sebelumnya bahwa setiap liter premium di subsidi 4000-5000 rupiah (tergantung harga minyak dunia, yang trend 4 tahun ini cenderung naik). Bisa dibayangkan seorang pemilik mobil mengisi BBM 10 liter sehari, maka ia sudah "DIBAYAR" negara Rp. 40.000 satu kali isi bensin! Nominal itu bahkan lebih tinggi daripada upah harian di Jogja (berdasarkan UMP 2014), dan bagi pedagang ampela-ati goreng di pasar Sentolo seperti nenek penulis itu adalah keuntungan berdagang 2 hari! Masih mau bilang kenaikan BBM tidak memihak rakyat kecil?
Lalu sekarang masalahnya adalah bagaimana mengtrol kenaikan harga pasca kenaikan harga BBM. Itulah kenapa penulis percaya sosok Bambang Brojonegoro adalah sosok tepat. Beliau telah duduk di Kemenkeu saat kenaikan harga BBM pemerintahan SBY dan terbukti bisa meredam dampaknya supaya tidak terlalu besar. Apalagi, masalah kenaikan BBM ini adalah masalah yang urgent dan menurut penulis harus dilakukan pada bulan November mendatang, paling telat pertengahan November.
-Pertama, karena akhir November, Desember dan Januari tingkat inflasi Indonesia biasanya tinggi, sehingga jika di akhir tahun kenaikannya maka akan menambah beban kenaikan harga di masyarakat.
-Kedua, karena jika dinaikan tahun depan maka mungkin harus meminta izin DPR, sedangkan kita tau siapa penguasa Parlemen. Mungkin akan sulit sekali, karena KMP akan menjadikan ini pencitraan dengan cara menolak kenaikan, dan besar kemungkinan mereka menang. Padahal, dengan adanya subsidi BBM ini kondisi APBN Indonesia sudah tidak sehat dan terkesan membayar orang kaya yang punya kendaraan saat membeli bensin.
Bambang Brojonegoro adalah sosok yang sudah di Kemenkeu, sehingga diharapkan masa transisinya tidak akan terlalu sulit dan seperti harapan semuanya: Segera Bisa Bekerja!
Kebijakan Pro Rakyat, Pro Daerah..
Banyak sekali stigma negatif tentang lulusan FEUI yang sering dicap liberal (padahal di sini kami benar-benar banyak mempelajari dan secara langsung turun ke masyarakat dalam penelitian dan kegiatan akademis serta pengabdian masyarakat-terbukti stigma itu SALAH). Apakah Bambang Brojonegoro sosok demikian? Bagaimana pemikirannya? Apakah koar Dani Setiawan (Ketua Koalisi Antiutang dan Antineolib) bahwa Bambang Brojonegoro tidak Pro Rakyat itu benar?
