Strategi Kebijakan dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan Serta Momentum yang Tepat untuk Mengimplementasikannya

Seiring dengan perkembangan terbaru dalam lingkup pergaulan internasional antar bangsa dan negara yang  terbingkai dalam kerangka kerjasama global yang membuat hubungan antar bangsa semakin dekat nan akrab serentak membuat batas antar negara menjadi semakin kabur, yang ditandai dengan munculnya istilah-istilah seperti Global Village dan istilah sejenis lainnya yang sedikit banyak memberi arti dan tanda betapa rekatnya hubungan antar negara dalam era globalisasi ini.

Akan tetapi, dalam konteks batas negara, kita  melihat begitu banyak negara yang berusaha menegaskan batas-batas wilayahnya sekaligus batas-batas kedaulatannya. 

Sehingga setiap terjadi pelanggaran batas wilayah suatu negara akan dengan mudah menyebabkan munculnya ketegangan-ketegangan politik antar-negara, bahkan dalam level tertentu ketegangan ini meningkat eskalasinya menjadi ketegangan militer yang kemudian membawa kita kepada pertanyaan penting mengenai bagaimanakah kedaulatan negara apabila ada bagian wilayah yang digugat/diklaim secara sepihak? 

Atau apa reaksi yang tepat bilamana batas suatu negara dilanggar oleh pihak negara lain? Serta bagaimana menanggapi provokasi-provokasi dari pihak negara lain yang dengannya sedang ada sengketa batas negara?

Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengulas arti penting dari kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dan strategi-strategi untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sekaligus melampirkan sebuah pesan penting bahwasannya kedaulatan bangsa dan negara itu adalah tanggung jawab daripada rakyatnya sendiri sebagai pihak yang pertama dan terakhir yang berkewajiban penuh untuk membela dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara. 

Dengan demikian, kedaulatan bangsa dan negara adalah sebuah tuntutan bagi segenap rakyat Indonesia untuk memperjuangkannya, memuliakannya, serta menegakannya. Hal ini begitu penting untuk dibahas terutama dalam menghadapi ancaman nyata dari kebijakan Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan khususnya Laut Natuna Utara yang masuk dalam konsep Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dash Line) yang diklaim secara sepihak oleh China sebagai wilayahnya.

Tentu saja potensi konflik di Laut China Selatan ini mengharuskan kita untuk berpikir mengenai strategi-strategi yang penting untuk dilaksanakan demi menjamin tegaknya kedaulatan negeri kita, Republik Indonesia. Sehubungan dengan klaim Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut China Selatan diikuti dengan provokasi-provokasi yang dilakukan secara kontinyu sehingga tentu saja batas wilayah negara Indonesia telah dilanggar dan klaim kedaulatan di wilayah tersebut menjadi sangat menantang dan sarat akan potensi konflik.

Kegentingan yang terjadi di Laut China Selatan adalah sebuah tanda pengingat (warning sign) bahwa kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sedang berada dalam masa yang menantang sekaligus menjadi momen untuk merefleksikan (a moment to reflect) sejauhmana kemampuan dan keseriusan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi problema tersebut. 

Untuk itu, perlu dipikirkan mengenai strategi-strategi yang penting dan implementatif guna menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam menghadapi ancaman Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan. Beberapa langkah  strategis yang bisa saya usulkan melalui tulisan ini antara lain:

1. Strategi Penguatan Elemen Kedaulatan Dalam Negeri (Inward Looking Strategy)

Hal pertama dan utama yang perlu dilakukan dalam strategi penguatan elemen kedaulatan dalam negeri adalah reformasi birokrasi. Sebagai motor penting dalam pelaksanaan pembangunan dan  penyelenggaraan pelayanan publik, pekerjaan dan pelayanan yang dilaksanaan oleh birokrasi publik akan bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur. 

Upaya reformasi birokrasi sangat penting untuk diwujudkan sebab rakyat harus sejahtera dan memiliki trust terhadap pemerintahan yang mengendalikan birokrasi publik agar rasa cinta terhadap tanah air semakin tinggi dan memiliki patriotisme yang militan sehingga tidak mudah disusupi kepentingan asing sekaligus memiliki daya juang untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Hal ini sekaligus akan menjadi awal yang baik bagi perencanaan di bidang militer yang menuntut adanya akuntabilitas dan integritas bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga perencanaan dan budgeting untuk peremajaan fasilitas militer dan peremajaan alutsista dapat dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan militer Indonesia. 

Birokrasi publik yang tangguh yang mampu meningkatkan derajat ekonomi bangsa juga sangat dibutuhkan karena dengan situasi ekonomi yang sejahtera maka negara akan memiliki kemampuan ekonomi yang baik untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang memadai sebagai fasilitas dan sumberdaya yang cukup kuat untuk meningkatkan daya tawar (bargaining power) Indonesia di hadapan bangsa-bangsa, utamanya Republik Rakyat Tiongkok. Poin ini sangat penting untuk diwujudkan sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan militernya tanpa berhutang terlebih dahulu.

Tentu saja jalan damai untuk penyelesaian sengketa Laut China Selatan adalah yang utama tapi melihat pada situasi terkini nampaknya akan sangat bijak apabila fasilitas militer kita diperbaharui dan diperkuat mengingat bahwa yang terjadi di laut China Selatan adalah berulangkali batas negara dilanggar oleh kapal-kapal militer Tiongkok. Oleh karena itu, daya tawar Indonesia perlu diangkat levelnya melalui penguatan di bidang militer sehingga diplomasi di bidang politik dapat diupayakan secara seimbang.

Yang kedua, apabila eskalasi meningkat menjadi tingkat kedaruratan tertentu perlu adanya perencanaan pertahanan rakyat semesta seperti yang dilakukan oleh Denmark dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina yang berpandangan bahwa penguatan militer justru adalah untuk menghindari perang. 

Hal ini dimulai dengan merekrut dan melatih masyarakat sipil sehingga kekuatan militer meningkat secara signifikan. Tentu saja hal ini diberlakukan sebagai opsi paling akhir apabila proses negosiasi dan diplomasi telah mengalami kebuntuan dan jalan satu-satunya untuk menegakkan kedaulatan negara hanyalah dengan jalan perang.

2. Strategi Penguatan Elemen Kedaulatan Berdasarkan Kerjasama Internasional (Outward Looking Strategy)

Perlunya perencanaan strategis dan menguntungkan dengan bergabung dalam pakta-pakta dan kerjasama Internasional yang membuat Indonesia beraliansi secara militer dan politis dengan negara-negara lain utamanya dengan negara yang juga terancam dengan aktivitas dan kepentingan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. 

Hal ini tentu saja akan meningkat daya tawar dan meningkatkan rasa aman dalam kawasan. Potensi Kerjasama yang pertama adalah melakukan kerjasama secara politik dan militer dengan sesama negara ASEAN yang juga berkonflik dengan China di Laut China Selatan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Kerjasama ini bisa meningkatkan daya tawar masing-masing negara baik itu secara politis maupun militer dihadapan China sehingga potensi konflik bisa diredam. Potensi kerjasama berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan negara superpower yang menentang kebijakan China di Laut China Selatan yaitu Amerika Serikat.

Tapi di atas semuanya itu, perlu juga berdiplomasi secara humanis dan berlandaskan pada rasa persaudaraan sesama bangsa Asia  dengan Republik Rakyat Tiongkok agar dapat mewujudkan kerjasama strategis yang bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak agar meminimalisir kemungkinan-kemungkinan adanya konflik militer antar kedua pihak oleh karena itu upaya-upaya untuk membangun pemahaman dan penguatan dialog antar kedua negara, serta bagaimana mengelola perbedaan dan mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan adalah hal-hal utama dan pertama yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi potensi konflik di Laut China Selatan.

3. Waktu Yang Tepat Untuk Mengimplementasikan 

Strategi penting dalam penguatan kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan ini bermula daripada reformasi birokrasi yang menjadi inti (core) daripada lapisan-lapisan strategi menghadapi potensi konflik di laut China Selatan, sehingga akselerasi dalam perencanaan militer maupun peningkatan pelayanan publik dan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilaksanakan sehingga menjadi dasar yang kokoh dalam membangun rasa cinta terhadap tanah air dan petriotisme yang kuat untuk membela kedaulatan negara. 

Selain itu, birokrasi publik yang tangguh serta berintegritas dan memiliki akuntabilitas akan berdampak pada penguatan ekonomi negara sehingga pemenuhan kebutuhan, utamanya dalam bidang militer akan mampu dilaksanakan.

Momentum untuk mengimplementasikan hal ini sebenarnya telah ada di depan mata kita semua yaitu dengan adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mana menjadi simbol untuk membangun Indonesia secara adil dan Makmur lewat pemberantasan korupsi, memotong disparitas pembangunan antar daerah. sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan. 

Hal ini tentu saja akan menjadi awal yang ideal untuk membentuk birokrasi yang handal dan tangguh serta cakap dalam merencanakan dan melaksanakan program-program vital dan strategis dalam kerangka menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yaitu memperkuat militer juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan taraf ekonomi bangsa dan negara sebagai basis utama dalam pelaksanaan penegakan kedaulatan Indonesia

Oleh karena itu, diharapkan pembangunan dan pengaktifan IKN Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru ini adalah momentum tepat untuk menjadi kickstarter atau awal mula maupun menjadi simpul utama dalam mewujudkan kondisi negara Indonesia yang demokratis, sejahtera, adil dan makmur melalui birokrasi yang handal dan tangguh serta cakap sebagai landasan untuk membangun kedaulatan negara yang ideal melalui perencanaan strategis di bidang militer maupun di bidang sipil-politis. 

Sehingga, Indonesia akan memiliki kekuatan dan daya tawar yang memadai untuk menghadapi potensi konflik di Laut China Selatan, maupun potensi konflik lainnya di masa yang akan datang.

Hal ini penting untuk dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kedaulatan bangsa dan negara itu adalah tanggung jawab daripada rakyatnya sendiri sebagai pihak yang pertama dan yang terakhir yang berkewajiban penuh untuk membela dan menegakkan kedaulatan tanah tumpah darah Indonesia.