Upaya reformasi birokrasi sangat penting untuk diwujudkan sebab rakyat harus sejahtera dan memiliki trust terhadap pemerintahan yang mengendalikan birokrasi publik agar rasa cinta terhadap tanah air semakin tinggi dan memiliki patriotisme yang militan sehingga tidak mudah disusupi kepentingan asing sekaligus memiliki daya juang untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Hal ini sekaligus akan menjadi awal yang baik bagi perencanaan di bidang militer yang menuntut adanya akuntabilitas dan integritas bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga perencanaan dan budgeting untuk peremajaan fasilitas militer dan peremajaan alutsista dapat dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan militer Indonesia.Â
Birokrasi publik yang tangguh yang mampu meningkatkan derajat ekonomi bangsa juga sangat dibutuhkan karena dengan situasi ekonomi yang sejahtera maka negara akan memiliki kemampuan ekonomi yang baik untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang memadai sebagai fasilitas dan sumberdaya yang cukup kuat untuk meningkatkan daya tawar (bargaining power) Indonesia di hadapan bangsa-bangsa, utamanya Republik Rakyat Tiongkok. Poin ini sangat penting untuk diwujudkan sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan militernya tanpa berhutang terlebih dahulu.
Tentu saja jalan damai untuk penyelesaian sengketa Laut China Selatan adalah yang utama tapi melihat pada situasi terkini nampaknya akan sangat bijak apabila fasilitas militer kita diperbaharui dan diperkuat mengingat bahwa yang terjadi di laut China Selatan adalah berulangkali batas negara dilanggar oleh kapal-kapal militer Tiongkok. Oleh karena itu, daya tawar Indonesia perlu diangkat levelnya melalui penguatan di bidang militer sehingga diplomasi di bidang politik dapat diupayakan secara seimbang.
Yang kedua, apabila eskalasi meningkat menjadi tingkat kedaruratan tertentu perlu adanya perencanaan pertahanan rakyat semesta seperti yang dilakukan oleh Denmark dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina yang berpandangan bahwa penguatan militer justru adalah untuk menghindari perang.Â
Hal ini dimulai dengan merekrut dan melatih masyarakat sipil sehingga kekuatan militer meningkat secara signifikan. Tentu saja hal ini diberlakukan sebagai opsi paling akhir apabila proses negosiasi dan diplomasi telah mengalami kebuntuan dan jalan satu-satunya untuk menegakkan kedaulatan negara hanyalah dengan jalan perang.
2. Strategi Penguatan Elemen Kedaulatan Berdasarkan Kerjasama Internasional (Outward Looking Strategy)
Perlunya perencanaan strategis dan menguntungkan dengan bergabung dalam pakta-pakta dan kerjasama Internasional yang membuat Indonesia beraliansi secara militer dan politis dengan negara-negara lain utamanya dengan negara yang juga terancam dengan aktivitas dan kepentingan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan.Â
Hal ini tentu saja akan meningkat daya tawar dan meningkatkan rasa aman dalam kawasan. Potensi Kerjasama yang pertama adalah melakukan kerjasama secara politik dan militer dengan sesama negara ASEAN yang juga berkonflik dengan China di Laut China Selatan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.Â
Kerjasama ini bisa meningkatkan daya tawar masing-masing negara baik itu secara politis maupun militer dihadapan China sehingga potensi konflik bisa diredam. Potensi kerjasama berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan negara superpower yang menentang kebijakan China di Laut China Selatan yaitu Amerika Serikat.
Tapi di atas semuanya itu, perlu juga berdiplomasi secara humanis dan berlandaskan pada rasa persaudaraan sesama bangsa Asia  dengan Republik Rakyat Tiongkok agar dapat mewujudkan kerjasama strategis yang bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak agar meminimalisir kemungkinan-kemungkinan adanya konflik militer antar kedua pihak oleh karena itu upaya-upaya untuk membangun pemahaman dan penguatan dialog antar kedua negara, serta bagaimana mengelola perbedaan dan mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan adalah hal-hal utama dan pertama yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi potensi konflik di Laut China Selatan.
