Mohon tunggu...
Ghesti Saraswati
Ghesti Saraswati Mohon Tunggu... Ilmuwan - Alumni Fisip UI

Belajar Bersuara Untuk Membangun Bangsa. Cheers

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Langsung ke Natuna, Jokowi Jamin Laut Natuna Utara untuk Kemakmuran Rakyat Sekitar

8 Januari 2020   16:25 Diperbarui: 8 Januari 2020   16:25 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber : setpres RI

Presiden Joko Widodo menunjukkan ketegasannya terhadap Laut Natuna Utara yang akhir-akhir ini kerap dimasuki oleh kapal-kapal asing termasuk kapal Cina. Presiden Jokowi datang langsung ke Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Natuna, hari ini, Rabu (8/1/2020). Di hadapan para nelayan Natuna, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan bangsa! Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa hasil perikanan dari Laut Natuna Utara akan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat di Natuna.

Jokowi yang juga meninjau langsung kesiapan Kapal Perang RI (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 menyampaikan, tidak boleh ada keraguan bahwa wilayah Natuna merupakan bagian dari Indonesia. Hal itu karena sejak lama, Natuna merupakan Kabupaten yang berpenduduk 81.000 jiwa di mana roda pemerintahan Indonesia juga dijalankan oleh Bupati, Gubernur di tingkat daerah.

Jokowi memastikan akan menindak tegas jika ada aktivitas ekonomi (pengambilan ikan) dari kapal asing di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Indonesia berhak atas ZEE Laut Natuna Utara karena sudah diratifikasi oleh hukum Internasional (UNCLOS 1982). Beberapa waktu terakhir, terdapat pelanggaran dari Kapal asing Cina di wilayah tersebut karena Cina mengklaim berhak berada di area ZEE milik Indonesia atas dasar "Sembilan Garis Putus" yang disebut area pencarian ikan tradisional nelayannya. Suatu klaim yang sangat tidak berdasar.

Sebagai tindakan tegas pemerintah Indonesia melalui Bakamla telah mengirim dua kapal tambahan untuk mengantisipasi jika kapal-kapal Cina kembali melakukan pelanggaran (mencuri ikan) di wilayah ZEE Indonesia. Sebuah tindakan tegas pemerintah guna menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.

Kekayaan alam dan perikanan di Laut Natuna Utara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat di Natuna. Upaya pemerintah untuk mewujudkan itu adalah dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa yang sudah mulai beroperasi pada Oktober 2019.

Di SKPT tersebut, terdapat berbagai fasilitas untuk para nelayan lokal, mulai dari dermaga tempat bersandar kapal di bawah dan di atas 30 Gross Ton (GT), pasar ikan, integrated cold storage (pendingin ikan terintegrasi) dengan kapasitas 200 ton, kios bahan bakar minyak, pengolahan air bersih, tempat perbaikan jaring, dan kios perbekalan melaut. Nelayan di Natuna pun semakin mudah dan dapat semakin produktif saat melaut! Maju Terus Indonesiaku!!!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun