Saat ini topik yang cukup ramai dibahas adalah diluncurkannya KIS atau Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Joko Widodo, hal ini merupakan bentuk komitmen presiden terhadap janji kampanyenya. Masyarakat awam umumnya menanggapi dengan positif dengan meluncurnya KIS, selain itu juga menambah tingkat kepercayaan terhadap presiden.
Namun tetap saja keputusan pemerintah selalu dibarengi dengan munculnya polarisasi opini di tengah masyarakat. Umumnya ada 2 (dua) pertanyaan yang muncul dari peluncuran KIS ini; Pertama adalah Bagaimana bisa Presiden meluncurkan program berskala Nasional begitu cepat di awal-awal fase pemerintahan, di mana kabinet pun baru saja terbentuk? Kedua adalah di mana posisi KIS terhadap program Jaminan Sosial Kesehatan yang sudah berjalan yaitu BPJS Kesehatan?
Pertanyaan pertama mungkin akan cukup sulit dijawab karena itu adalah keputusan politis pemerintahan saat ini, karena itu mari kita coba menjawab pertanyaan ke-dua terlebih dahulu.
Muncul opini yang salah di tengah masyarakat tentang perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS, KIS dianggap sebagai BPJS tanpa iuran. Masyarakat menganggap BPJS Kesehatan mewajibkan semua peserta membayar iuran wajib bulanan, sehingga KIS dipandang sebagai terobosan karena masyarakat kurang mampu pun tetap dapat merasakan manfaat BPJS. Pandangan itu adalah salah besar, BPJS memang mewajibkan semua peserta membayar iuran bulanan kecuali masyarakat kurang mampu. Iuran masyarakat kurang mampu dibayar oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut informasi yang saya dapat dari dua media ternama [1][2], KIS merupakan program yang membungkus jaminan kesehatan bagi PBI. Pada awalnya tentu akan sedikit membingungkan bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan, namun jangan khawatir seharusnya tidak akan terjadi perubahan dari program ini. Dengan dibedakannya nama jaminan kesehatan PBI semoga pelayanan kesehatan bagi mereka menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan memudahkan pelayanan.
Fakta bahwa KIS bukanlah hal baru melainkan hanya membungkus jaminan kesehatan bagi PBI, membuat kita dapat menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah dapat meluncurkan program ini dengan cepat (walaupun hanya di Jakarta pada awalnya). Yang menarik bagi saya adalah bagaimana cerdiknya Presiden Joko Widodo membuat dan mewujudkan janji politik menggunakan program yang dibuat oleh pemerintahan lama - yang secara teknis adalah lawan politisnya-.
Untuk program jaminan kesehatan dapat dengan mudah diwujudkan karena infrastrukturnya memang sudah ada. Namun saat ini saya mulai bertanya-tanya bagaimana program lain seperti KIP dan KKS dapat diwujudkan dengan sangat cepat, ada yang mau berbagi untuk menjawab?
[2] http://bisnis.liputan6.com/read/2128190/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-dan-kartu-indonesia-pintar?p=2
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
