 Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam usahanya mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dampak korupsi sangat merusak, menghambat pembangunan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Â
Di kutip dari (Kompas.com). Center for Strategic and International Studies (CSIS) berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar mewujudkan komitmennya memberantas korupsi di Tanah Air. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, beberapa langkah strategis perlu dilakukan agar upaya ini berjalan efektif.
1. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pemerintahan Prabowo perlu memastikan KPK memiliki sumber daya, kewenangan, dan dukungan politik yang cukup untuk menjalankan tugasnya.KPK harus mampu kembali menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Penyelarasan Lembaga Penegak Hukum
 Presiden Prabowo menghadapi tantangan dalam menyinkronisasikan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan inspektorat di setiap kementerian dan lembaga.Harmonisasi ini penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan atau konflik di antara lembaga-lembaga tersebut, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.
3. Optimalisasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor)
Kortas Tipikor yang dibentuk di era Presiden Jokowi harus dioptimalkan. Kortas Tipikor dapat berfungsi sebagai pendukung utama KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi,terutama di daerah.
4. Penyempurnaan Strategi Pencegahan Korupsi
 Selain penindakan, strategi pencegahan korupsi yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran harus menjadi fokus utama. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi di sektor publik, seperti memperkuat sistem e-government dan ebudgeting. Selain itu, pendidikan antikorupsi di berbagai tingkat masyarakat perlu digencarkan untuk membangun budaya integritas.
5. Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi
