MADIUN -- Pernyataan Kalapas Pemuda Madiun, Ardian Nova bahwa akan memperjuangkan hak demokrasi warga binaan agar dapat mengikuti Pemilu 2024 bukan isapan jempol. Ini dibuktikan dengan dirinya yang menemui langsung Kepala Disdukcapil Kota Madiun, Agus Triono untuk menyampaikan permintaan perekaman e-KTP bagi warga binaan.
Kalapas mengatakan bahwa permintaan perekaman e-KTP bagi warga binaan sengaja dilakukan di awal Tahun 2023 agar mempersiapkan sejak dini semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu di TPS Khusus nantinya. Dengan harapan, nantinya semua warga binaan dapat mengikuti Pemilu meskipun masih dalam masa pidana.
"Karena Lapas Pemuda Madiun merupakan Lapas Narkotika pengampu di Jatim. Sehingga 99 persen WBP berasal dari luar Kota Madiun. Monggo, apa saja data yang dibutuhkan oleh Disdukcapil, mulai dari nama lengkap, alamat, nama ibu hingga sidik jari warga binaan kami sudah siapkan lengkap," kata Ardian di Ruang Kerja Kepala Disdukcapil Kota Madiun, Selasa(17/1/2023).
"Kami mohon dengan hormat, data lengkap tanpa ada salah huruf satupun. Karena selisih satu huruf bisa mengacu ke nama orang lain. Contoh "Agus" dengan "Agoes" berbeda jauh bahkan nama "Agus" ada jutaan," tuturnya.
Kami juga akan mengecek setiap warga binaan Lapas Pemuda Madiun apakah murni belum memiliki NIK dan belum pernah sama sekali melakukan perekaman, atau sudah pernah melakukan perekaman dan memiliki NIK tetapi kehilangan KTP.
"Kita juga perlu sidik jari, seandainya benar-benar tidak punya NIK. Namun alamatnya akan sesuai domisili aslinya. Kami tidak bisa mengatas namakan alamatnya di Lapas Pemuda Madiun," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 536 warga binaan Lapas Pemuda Madiun belum memiliki NIK dan WBP dengan NIK 0000 sebanyak 9 warga binaan. (Humas Lapas Pemuda Madiun)
