Dukungan Untuk Jokowi-Jk Ternyata Tidak Gratis

[caption id="attachment_316613" align="alignnone" width="526" caption="11 Mei 2014 di Bundaran HI, ratusan warga Papua di DKI Jakarta memberikan dukungan untuk Jokowi-JK (merdeka.com)"][/caption]

Kemenangan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih adalah kemenangan rakyat. Demikian pernyataan yang sudah berulang kali dilontarkan oleh tim sukses maupun oleh Jokowi sendiri. Dinyatakan demikian karena memang setelah kemenangan itu diumumkan oleh KPU maka sejak itu pula Jokowi-JK menjadi “milik” seluruh rakyat, baik yang memilihnya maupun yang memilih paket lain (Prabowo-Hatta). Prabowo-Hatta hanya unggul di 10 provinsi, sementara 23 provinsi lainnya dimenangkan oleh Jokowi-JK, lebih-lebih provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia.

Pertanyaannya, tulus-kah dukungan itu? Karena Pilpres itu peristiwa politik, maka bagi elit partai yang mendukung capres tertentu dipastikan ada hitung-hitungan politik sendiri, walaupun para tokoh koalisi partai pendukung Jokowi-JK sudah menyatakan bahwa dukungan mereka “tanpa syarat”.Tetapi bagi masyarakat awam, harapannya sederhana saja. Yakni agar paket yang didukungnya bisa meraih kemenangan, dan setelah itu bisa bekerja sesuai harapan mereka.

Demikian juga bagi sebagian warga Papua yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Pada awal masa kampanye, mereka secara nyata mendeklarasikan dukungannya terhadap paket “Jokowi-JK” di Bundaran HI.Saat itu, perwakilan dari sekitar 3000-an warga Papua di DKI Jakarta menggelar panggung kesenian dan memeriahkannya dengan tarian khas dan lagu-lagu daerah bagi kemenangan Jokowi-JK. Dampak politisnya cukup signifikan. Ibarat gayung bersambut, berbagai elemen di tanah Papua satu demi satu mendklarasikan dukungan yang sama. Maka tak heran kalau perolehan suara Jokowi-JK di Tanah Papua hampir mencapai 80 persen.

Enam Agenda Prioritas untuk Benahi Papua

Setelah kemenangan itu diperoleh, kini warga Papua di Jakarta boleh dibilang sedang “menuntut” upahnya.Tidak dalam bentuk uang atau materi lainnya, tetapi dengan menitipkan enam agenda prioritas untuk dimasukan dalam agenda kerja Pemerintahan era Jokowi-JK nanti. Hal itu disampaikan sebuah forum publik yang digelar Yayasan Papua Bangkit pimpinan Hengky Joku di Jakarta, Rabu (23/7/2014). http://www.rri.co.id/post/berita/93236/nasional/papua_bangkit_ini_6_agenda_prioritas_yang_harus_dibenahi_jokowi_dan_jk.html

[caption id="attachment_316614" align="aligncenter" width="476" caption="(foto: rri.go.id)"]

1406183453557630077

[/caption]

Keenam agenda prioritas  yang diharapkan dapat diselesaikan dan dibenahi oleh Jokowi-JK bersama masyarakat papua, yakni:

(1) Tangkap dan penjarakan koruptor

(2) Majukan pendidikan,

(3) Bangun infratruktur penunjang ekonomi,

(4) Ciptakan 500 wirausahawan muda Papua,

(5) Berdayakan ekonomi rakyat berbasis sumber daya alam  serta

(6)  Tinjau kembali seluruh perizinan  kebun sawit dan tambang.

Secara pribadi, saya mengapresiasi model “dukungan tidak tulus” seperti ini. Inilah bukti bahwa masyarakat pemilih saat ini adalah pemilih cerdas. Mereka memiliki hitung-hitungan politik sendiri yang jauh berbeda dengan hitungan politik elit partai koalisi. Perbedaannya terletak pada orientasinya, bukan untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet tetapi berorientasi pada bonum commune communitatis. Beroirentasi pada pembenahan berbagai persoalan untuk kesejahteraan bersama, khususnya kesejahteraan masyarakat Papua.

Jika kondisi-kondisi yang disebutkan dalam enam agenda prioritas itu dapat dikerjakan di era Pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya dapat meminimalisir konflik-konflik sosial yang selama ini melilit Papua. Dan itu akan menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintahan mendatang. Setelah itu diharapkan tidak akan muncul lagi tuntutan-tuntutan klasik yang sering disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis, seperti menolak otonomi khusus, dan lebih-lebih menuntut referendum ulang. Semoga [*]